RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Guna memaksimalkan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara pada 27 Juni tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten lewat 12 Ketua Panitia Pengawas Kecamatan, melantik 144 Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa/Kelurahan di 12 kecamatan, di Wale Lumintang Ratahan, Selasa (16/1/2018).
Ketua Panwaslu Kabupaten Mitra Drs Jobby Longkotoy dalam arahannya, mengatakan para PPL yang telah diambil sumpah dan janji merupakan putra serta putri terbaik yang dipilih oleh Panwascam di 12 kecamatan untuk bertugas melakukan pengawasan di masing-masing desa dan kelurahan, yang dibagi sesuai Daerah Pemilihan .
“Saya berharap PPL dapat bekerja maksimal, serta tetap berkordinasi dengan Panwascam terkair dengam tugas-tugas di lapangan,”harapnya.
Ditambahkannya, tugas PPL merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan untuk itu bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi.
“Silakan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan PPS. Utamakan tugas kita mengawal demokrasi. Kita sama-sama kawal proses Pilkada, sehingga dapat terlaksana dengan baik.Nantinya dalam tugas di lapangan PPL harus ada lembar kerja dalam melakukan pengawasan,” pintanya.
Usai dilantik, PPL ini langsung mengikuti orientasi pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mitra tahun 2018.
Sementara, Ketua KPU Mitra Drs Ascke Benu MSi, saat menjadi pemateri pada orientasi mengatakan mulai 20 Januari mendatang, pihak Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDP akan mulai turun lapangana untuk mendata pemilih.
“Nah, tugas PPL harus awasi proses pemutahiran data ini. Sehingga seluruh desa di Mitra dapat menggunakan hak konstitusi sebagai warga negara,” ujarnya.
Untuk mencapai semuanya ini lanjut Benu, PPDT harus ada koordinasi dengan PPL, sehingga tidak ada warga yang terlewat dalam pendataan pemilih oleh PPDP.
“Cegah segala godaan dari oknum-oknum yang mempengaruhi proses demokrasi,” tegas Ascke.
Dia menyebut, pihak PPDP sudah ingatkam untuk bekerja secara teliti dalam melakukan pendataan pemilih.
“Kalau PPDP tidak teliti dalam bejerja di lapangan, ini sangat berpengaruh terhadap pendataan pemilih. Bisa jadi temuan PPL, bahwa PPDP tidak bekerja di lapangan untuk mendata pemilih,” tandasnya.
Selain Ketua KPU, dalam orientasi ini para PPL juga dibekali materi oleh akademisi DR Karel Najoan, Pimpinan Bawaslu Sulut periode 2012-2017 Samsurisal Musa dan Pimpinan Panwaslu Mitra Dolly Van Gobel, Divisi Pengawasan serta Divisi HPP Hanny Kalangi SH. (ten)
