Kandouw Paparkan Kondisi Wilayah Perbatasan Sulut pada Rakor Pengendalian Perbatasan

Reporter : | 17 Jan, 2018 - 9:17 pm WITA

Wagub Sulut Steven Kandouw

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw, ketika mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut di rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 yang digelar BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/ 1/2018).

JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E Kandouw, mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut dan program prioritas, pada rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 yang digelar BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/ 1/2018).

Dalam paparannya, Kandouw menekankan perlunya keberpihakan pemerintah di kawasan perbatasan negara Provinsi Sulut, seperti membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Fipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal dan penyeludupan narkoba.

Dijelaskan Kandouw, pemerintah harus mendorong keberpihakan perekrutan SDM Lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS, TNI, Dokter, Bidan, Guru, Tenaga Medis, dan tenaga pendamping desa.

“Perlunya ada keberpihakan pembangunan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti pro anggaran untuk kawasan perbatasan,  pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut,” harapnya, pada rakor yang mengusung tema “Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan NAWACITA ke-3″.

Menurut Kandouw, pemerintah diharapkan membangun infrastruktur jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energo listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi SULUT.

Kata dia, Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dgn ATM-ATM di kawasan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut.

Rapat Koordinasi yang dibuka Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Ri Zainudin Amali, para Wakil Gubernur, para Pejabat Eselon I dan II Kementerian terkait, para Wakil Bupati, Pejabat TNI dan Polri, serta pejabat eselon II Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah perbatasan. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Advertisement
.