Wagub Kandouw Dapat Pesan dari Wapres Jusuf Kalla di Rakorwasdanas Tahun 2017

Reporter : | 02 Des, 2017 - 1:33 pm WITA

Rakorwasdanas Tahun 2017

Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla, menyalami peserta Rakorwasdanas Tahun 2017, dimana salah satu peserta yakni Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, bersama para Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah di Indonesia, mendapat pesan dari Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2017, yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta Kamis (30/11/2017).

Kegiatan yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu, dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah itu, mendapat banyak pesan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla.

Salah satu yang diingatkan Wapres Jusuf Kalla, terkait tata kelolah pemerintah di daerah yang harus terencana dan terlaksana dengan baik.

Pada kegiatan itu, diawali dengan pembukaan dengan pemukulan gong oleh Wapres Jusuf Kalla pada kegiatan bertema Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah.

Kemudian dilanjutkan, penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam laporannya, mengatakan sesuai keputusan rapat kabinet dalam upaya meningkatkan koordinasi Pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar Rakor tersebut.

“Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP.  Kemendagri sudah meminta kepada seluruh pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning,” katanya.

Sementara itu, Wagub Sulut Steven Kandouw mengungkapkan bahwa tata kelolah di pemerintah daerah memang harus terus dibenahi.

“Pertemuan dan penandatangan MoU ini sangat penting untuk tata kelolah pemerintah di daerah yang lebih baik,” ujar Kandouw usai mengikuti rakor. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment