SULUT, (manadotoday.co.id) – Menteri Agama RI Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, membuka Seminar Nasional Kebangsaan yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-84 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Kamis (26/10/2017).
Kegiatan itu, diawali sambutan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, yang memberi apresiasi kepada KGPM karena melaksanakan seminar skala nasional dengan tema yang sangat Sulut.
“Seminar nasional ini mengangkat tema yang sangat baik, apalagi bicara soal toleransi dan kebangsaan. Apresiasi kami berikan kepada KGPM karena bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-84,” ujar Kandouw.
Lanjutnya, apresiasi setinggi-tingginya diberikan pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada KGPM bukan hanya karena sukses melaksanakan kegiatan skala nasional, tapi juga karena selama 84 tahun berdiri, KGPM tetap menjaga komitmen sebagai gereja nasional yang terus meningkatkan pelayanannya.
“Gereja lain masih berkelahi, KGPM tetap fokus melayani. Tetap adem-adem saja dalam upaya meningkatkan pelayanannya sebagai gereja. Kami sangat mengapresiasi itu,” tandas Kandouw.
Sementara Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kerukunan dan kedamaian antar umat beragama tidak turun dari langit melainkan harus terus diupayakan oleh semua masyarakat.
Namun, Lukman Hakim juga bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajemukan yang luar biasa, bangsa Indonesia masih mampu menjaga jati dirinya.
“Meskipun tentu dibeberapa tempat ada kasus-kasus yang harus memerlukan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah,” ujarnya saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional kebangsaan
Ia menyebutkan, tingkat kerukunan hidup antar umat beragama di Sulut termasuk yang tinggi dan baik, selain NTT dan Bali.
“Itu daerah-daerah yang indeks kerukunannya baik, dan ini tentu harus dijaga, dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya,” terang Menag.
Ia pun mengapresiasi kegiatan seminar nasional kebangsaan yang di prakarsai oleh Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) bersama Pemprov Sulut ini.
“Karena ini cara kita menjaga, memelihara sekaligus merawat kerukunan kita dengan cara bagaimana agama bisa dikembalikan kepada substansi dan esensi ajaran yang sesungguhnya,” lanjutnya
Menag juga menyinggung soal penghentian ibadah di Yogyakarta. Ia mengajak agar semua elemen masyarakat lebih mampu bertoleransi kepada sesama dalam hal menjalankan ibadah. Selain itu, Menag menegaskan perlunya membedakan antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Kalau rumah ibadah, karena ini namanya rumah tentu ini ada konsekuensi secara yuridis secara sosiologis karena diperlukan izin, IMB lalu kesepakatan dari warga setempat seterusnya.
“Sedangkan tempat ibadah, semua orang bisa beribadah sesuai dengan agamanya dan dimanapun saja. Tapi pointnya adalah harus bisa memberikan toleransi,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Sulut, mantan Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang, Kaban Kesbangpol Sulut Steven Liow, Kepala Biro Kesra Sulut dr. Devi Kandouw-Tanos, para tokoh Agama dan tokoh masyarakat. (ton)
