SULUT, (manadotoday.co.id) – Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengunjungi Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (13/9/2017). Tim yang beranggotakan Sandy Nur Ikfal Raharjo, Bayu Setiawan, Muhammad Fakhry Ghafur, dan Esty Ekawati, diterima langsung Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, di ruang kerjanya.
Pada pertemuan itu, tim LIPI menyodorkan rekomendasi serta usulan peningkatan kuota perdagangan di daerah perbatasan, serta memperluas komoditas yang diperdagangkan bukan hanya terbatas pada pertanian, namun juga perikanan dan sektor industri.
“Ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat pulau pulau kecil terluar, yang di dalamnya ada Miangas dan Marore yang merupakan pulau terluar bagian dari Sulawesi Utara,” ujar Sandy.
Sementara itu, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas perhatian LIPI untuk wilayah perbatasan Sulut.
Menurut Silangen, Pemprov Sulut terus komitmen terhadap kesejahteraan daerah, khususnya daerah perbatasan. Usulan dan rekomendasi dari LIPI ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih detail mengenai perdagangan di daerah perbatasan.
Dijelaskan Silangen, apa yang dikemukakan LIPI mengenai pembaharuan perjanjian kerjasama lintas batas, harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti Border Crossing Agreement yang dibuat pada Tahun 1956 dan Border Trade Agreement Tahun 1974 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Misalnya, dalam Border Trade Agreement kuota perdagangan lintas batas yang dibebaskan dari pajak dan cukai sebesar 150 USD, atau 250 USD yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia melalui Permenkeu No. 188/2010 supaya diubah menjadi 360-400 USD. Melihat dengan kondisi saat ini, masyarakat mendapatkan keuntungan yang layak dengan meningkatkan jumlah atau nilai barang yang diperdagangkan sesuai dengan perhitungan kasar LIPI bagi masyarakat di perbatasan,” terang Silangen.
Kata dia, dengan menambah komoditas yang dijual di perbatasan yang selama ini terbatas pada pertanian, sekarang perikanan dan lanjut ke perindustrian, tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian di daerah perbatasan.
“Ini harus kita cermati sebagai peluang, dan harus dimanfaatkan sebaik baiknya,” tukas Silangen, sembari berharap dengan adanya kunjungan dari LIPI akan dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat tindak lanjut dari kerjasama antar batas kedua Negara Indonesia dan Filipina untuk kemajuan perekonomian Indonesia khususnya di Sulut.
Hadir pada pertemuan itu, Asisten III bidang Administrasi Umum Roy Roring, Kepala Disperindag Jenni Karouw, Kepala Biro Ekonomi dan SDA Frangky Manumpil, dan Kepala Biro Umum Clay Dondokambey. (ton)
