Perkuat Akuntabilitas, Olly Dukung Penerapan E-Katalog Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

E-Katalog
Suasana sosialisasi E-Katalog lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulut, Rudi Mokoginta mewakili Gubernur Olly Dondokambey.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, menyatakan, dirinya sangat mendukung penuh penerapan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu disampaikan Dondokambey, melalui sambutan yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulut, Rudi Mokoginta, pada Sosialisasi E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dilaksanakan di Manado, Selasa (29/8/2017).

Menurut Dondokambey, berbagai kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bisa diatasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain dapat meringankan beban pengelola, juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Terkait dengan hal itu, inovasi dan terobosan terhadap metode pengadaan sangat diperlukan, guna meminimalisir hambatan-hambatan yang ada untuk mendukung target capaian pembangunan secara umum.

“Saya apresiasi terobosan yang dilakukan LKPP dengan mengadakan layanan koneksi internet untuk mempercepat pertumbuhan katalog elektronik. Sejak tahun 2013 telah melakukan terobosan-terobosan antara lain; melalui pengadaan layanan koneksi internet sampai dengan 30 Megabits Per Second (MBPS) yang berdampak positif dengan bergabungnya 27 Internet Service Provider (ISP) sehingga tercapainya percepatan pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang dan Jasa,” terang Mokoginta, mengutip sambutan Olly.

Olly menjelaskan pula, keberadaan E-Katalog yang didukung oleh sejumlah peraturan menjadi solusi cepat dan tepat bagi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui sistem E-Katalog, waktu pengadaan menjadi lebih pendek, lebih efisien, transparan, terbuka dan tercipta persaingan sehat antar sesama rekanan. Selain itu, dapat meminimalisir kebocoran anggaran, menghilangkan administrasi yang rumit, sehingga semua ini tentu mendukung upaya kita bersama dalam proses penyerapan anggaran pemerintah.,” imbuhnya.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Sulut, Jemmy Ringkuangan, serta perwakilan dari instansi pemerintah. (ton)