AMURANG, (manadotoday.co.id) – Tunjangan dan fasilitas anggota DPRD di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagaimana tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR, dimana untuk DPRD akan dibahas ditingkat Pansus selanjutnya tinggal ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna.
Menyikapi hal ini pengamat politik dan pemerintah Sulawesi Utara Taufik Tumbelaka mengingatkan agar kenaikan tunjangan dan fasilitas hendaknya dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja legislator.
“Jangan fasilitas bintang lima, pelayanan hanya kaki lima,” sindir Tumbelaka.
Apalagi stigma di kalangan masyarakat soal kinerja anggota DPR saat ini mengalami penurunan. Disebabkan banyak kalangan legislator yang hanya mengutamakan kepentngan pribadi dan partai, sementara enggan memperjuangkan kepentingan masyarakat atau konstituen.
“Buktinya, banyak masyarakat mengeluh asprasi yang disampaikan saat reses tidak terealisasi seperti halnya pembangunan infrastruktur, kesehatan dan Pendidikan. Nah inilah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap legislator turun,” katanya.
Karena itu lanjut Tumbelaka, menjadi tantangan anggota DPRD untuk menjawab keraguan masyarakat dengan meningkatkan kinerja seiring akan dinaikkannya tunjangan dan fasilitas.
“Bola panas ada di anggota DPRD. Jadi apakah akan tetap dengan stigma buruk di masyarakat terkait kinerja yang tidak memuaskan, atau melakukan terobosan positif, kreatif serta komitmen terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jawabannya ada di tangan para anggota DPRD yang terhormat,” pungkasnya. (lou)
