Olly Minta Kementerian PPPA Gelar Pelatihan untuk Perempuan Sulut

Reporter : | 09 Jul, 2017 - 9:26 am WITA

Yohana Susana Yembise

Menteri Negara PPPA RI, Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling,MA, ketika menggelar konferensi pers usai pembukaan rakor perlindungan hak perempuan di Kawasan Indonesia Timur, yang digelar di Four Points Manado, Sabtu (8/7/2017).

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, menggelar pelatihan untuk kaum perempuan di Sulut. Hal itu dikatakannya pada rakor Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Indonesia Timur, yang digelar di Four Points Manado, Sabtu (8/7/2017).

Menurut Olly, dalam rangkah mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Hebat, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan terhadap kaum perempuan sehingga siap bekerja dan berkarya dalam pembangunan Sulut.

“Saya harap kementerian PPPA dapat mengadakan pelatihan untuk perempuan Sulut. Apalagi pesatnya perkembangan pariwisata di Sulut. Nantinya mereka yang telah dilatih dapat bekerja di bidang pariwisata,” ujarnya, sembari mengungkapkan jika semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan pelatihan terhadap perempuan dapat mencegah kejahatan seperti trafficking.

“Angka trafficking saat ini jauh berkurang dibandingkan dengan dua tahun lalu. Ini terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan sosialisasi dari pemerintah juga yang terus berjalan,” paparnya.

Menanggapi permintaan orang nomor satu di Sulut ini, Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling,MA, berjanji pihak Kementerian PPPA akan mengadakan pendidikan diploma selama satu hingga dua tahun untuk perempuan agar dapat bekerja sesuai keahliannya sehingga terhindar dari korban trafficking

“Kami akan bekerja sama dengan Kemenristekdikti mengadakan pendidikan dan pelatihan selama satu atau dua tahun terhadap perempuan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari trafficking,” bebernya.

Diketahui, praktek-praktek kekerasan dengan korban perempuan dan anak disebabkan kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan. Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak sehingga terhindar dari perlakuan diskriminasi.

Bahkan sejak 2015, Kementerian PPPA mempunyai kegiatan unggulan, 3ENDs atau tiga akhiri, yaitu Akhiri Kekerasan pada Perempuan, Akhiri Perdagangan Manusia dan Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan.

Ketiganya itu selaras dengan agenda prioritas nawa cita pemerintah yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dengan melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment