Menteri PPPA Yohana Yembise Puji IPG Sulut

Reporter : | 09 Jul, 2017 - 9:04 am WITA

Rakor Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Indonesia Timur

Menteri PPPA Yohana YembiseSULUT, (manadotoday.co.id) – Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling,MA, memberikan apresiasi untuk Indeks Prestasi Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu disampaikannya, pada pembukaan rapat koordinasi Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Indonesia Timur, yang digelar di Four Points Hotel Manado, Sabtu (8/7/2017).

Menurut Menteri Yohana, banyak perempuan Sulut yang menjadi anggota parlemen. Bahkan jumlahnya mencapai 46 persen. Selain itu ada yang menjadi kepala daerah di kabupaten dan kota, termasuk ada organisasi perempuan PIKAT yang sudah berusia 100 tahun.
“Faktor-faktor ini menempatkan Sulut dalam urutan tiga besar terbaik dalam indeks prestasi gender di Indonesia. IPG Sulut sangat baik,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, berharap rakor yang berlangsung 8-10 Juli 2017 ini, dapat menghasilkan keputusan monumental yang semakin memajukan perempuan di segala bidang.

“Rapat koordinasi ini saya harap dapat menghasilkan keputusan penting agar perempuan Indonesia lebih hebat ke depan,” tegas Olly.

Dikatakan dia, mewujudkan cita-cita mulia itu tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan terhadap kaum perempuan sehingga siap bekerja dan berkarya dalam pembangunan Sulut.

Disisi lain, Olly menyebutkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan pelatihan terhadap perempuan dapat mencegah kejahatan seperti trafficking.
“Angka trafficking saat ini jauh berkurang dibandingkan dengan dua tahun lalu. Ini terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan sosialisasi dari pemerintah juga yangterus berjalan,” paparnya.

Olly juga menyinggung keberadaan organisasi Percintaan Ibu Kepada Temurunnya (PIKAT) yang telah berusia 100 tahun dan memiliki cabang di luar Sulut itu. Dia pun meminta dukungan dari pihak Kementerian PPPA terhadap perkembangan PIKAT.

“PIKAT sudah berdiri 100 tahun. Artinya, sebelum Indonesia merdeka, organisasi PIKAT sudah ada. Mudah-mudahan pihak kementerian bisa mensupport organisasi PIKAT,” imbuhnya.

Turut hadir pada rapat koordinasi tersebut Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesra Sulut John Palandung, Asisten 3 bidang administrasi umum, Ir. Roy Roring, Kepala DP3AD Sulut Mieke Pangkong, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak serta ratusan peserta rakor dari perwakilan instansi terkait se-Indonesia Timur. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment