Raih WTP, Bupati Sumendap Juga Apresiasi Badan Keuangan Daerah Mitra

tmp-cam-235680659RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lambang supremasi tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Meskipun prestasi ini merupakan hasil dari dukungan semua elemen pemerintahan, namun tim keuangan Pemkab Mitra, termasuk di dalamnya instansi teknis dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD), memainkan peran penting. Kerja keras dan kekompakan tim keuangan, termasuk bersama Sekda Ir Farry F Liwe MSc mengawal hingga di tahap-tahap akhir sebelum diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK akhir pekan lalu.

Yang menarik, ‘winning team’ keuangan relatif tak mengalami perubahan ‘line-up’, khususnya di BKD sendiri. Kecuali untuk posisi Sekretaris yang sekarang dipegang Roi Rondonuwu, instansi vital ini tetap dipimpin oleh Mecky RT Tumimomor SE MSi, dengan sejumlah Kepala Bidang yang tetap sama, masing-masing Kepala Bidang Akuntansi Halens Ryanlie Ole MSA.Ak CA, dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Laorens Manopo SE MM.

Kemudian ada Kepala Bidang Anggaran Yoldi Winerungan SE.Ak MM, dan Kepala Bidang Perbendaharaan Sherly Rompas SE, ditambah dengan dua Bidang lainnya sesuai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang diterapkan sejak 2017 ini yakni Bidang Pendaftaran dan Pendataan dengan Kepala Bidang Syemi Tolu dan Bidang Penagihan dengan Kepala Bidang Frans Komalig.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Mecky Tumimomor SE, enggan mengklaim pihaknya menjadi titik sentral ketika opini WTP ini kembali disematkan untuk Kabupaten Mitra.

“Ada pak Sekda yang terus mendampingi kami bersama dan Inspektorat dalam mengawal pemeriksaan keuangan dari BPK hingga di detik-detik terakhir. Ada pula kerja keras dari semua elemen di masing-masing bidang di Badan Keuangan,” katanya.

“Jadi sebagaimana disampaikan pak Bupati, bahwa ini adalah kerja tim di mana semua elemen terlibat dalam komitmen ini. Bahkan sebagai instansi teknis kita memainkan peran yang lebih besar, ini sudah menjadi komitmen kita untuk mengamankan komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” imbuhnya.

“Yang pasti juga kita setidaknya mampu untuk menjalankan model keuangan dengan standard yang sudah lebih tinggi yakni system pengelolaan keuangan yang berbasis akrual,” pungkas pejabat yang sudah memegang sejumlah jabatan di bidang aset dan anggaran khususnya di Pemprov Sulut.

Kinerja tim keuangan di BKD sendiri sudah mendapatkan apresiasi dari Bupati James Sumendap SH. Saat seremoni penerimaan LHP lalu, Bupati mengakui peran instansi keuangan.

“Jadi WTP ini juga karena hebatnya Sekda, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, para Asisten, semua perangkat daerah, ASN, dan juga DPRD,” ujarnya.(ten)