SULUT, (manadotoday.co.id) – Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Farly Kotambunan, mewakili Gubernur Olly Dondokambey membuka kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeruntah (SAKIP) bagi Kabupaten dan Kota di Sulut, yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado, Rabu ( 14/6/2017).
Dalam sambutannya Kotambunan menjelaskan, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 penganti Instruksi Presiden Nomor 1999 yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuhan, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada insransi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah.
“Dari pemahaman tersebut tentunya kita sepakati bahwa SAKIP memiliki implementasi yang sangat besar terhadap gerak roda pemerintahan dan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Lanjutnya, harus disadari bahwa di lingkungan pemerintah kualitas yang dihasilkan dari SAKIP masih perlu untuk dioptimalkan katena lemahnya perencanaan, pemahaman terhadap indikator kinerja dan indikator kinerja utama belum maksimal, konsistensi perangkat daerah untuk memperbaiki hasil evaluasi yang masih rendah, kutangnya kualitas sumber daya pengelolah dan sebagainya.
Kata Kotambunan, menyikapi hal itu Pemprov Sulut kemudian berencana membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait, untuk menangani berbagai permasalahan yang masih ditemui, serta melaksanakan pelatihan bagi sumber daya pengelolah optimalnya proses akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap instansi.
“Dalam kaitan itu maka terlaksananya kegiatan ini sanga memegang peranan penting dan strategis kemudian wajib untuk kita sukseskan bersama guna mewyjudkan paripurnanya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah serta perwujudan prinsip Good and Clean Governance,” harapnya.
Dia menambahkan, kegiatan ini menjadi wahana saling berbagi ide dan informasi sehingga akan terjalin ttansfer knowledge yang efektif, serta mampu diaktualusasikan diberbagai hal positif demi terwujudnya penyelengaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar -besarnya oleh masyarakat secara luas. (ton)
