SULUT, (manadotoday.co.id) – Peran kedudukan dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terus diperkuat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Optimalisasi Penguatan Wewenang dan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang dilaksanakan di Ruangan C.J Rantung kantor gubernur Sulut, Rabu (26/4/2017).
Gubernur Olly Dondokambey, dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli gubernur Lynda D. Watania, mengatakan, kedudukan dan kewenangan gubernur tidak terlepas dari rancangan pemerintahan secara keseluruhan.
“Pemerintahan daerah adalah sub sistem dari pemerintahan negara secara keseluruhan yang eksistensinya sangat menentukan bergulirnya fungsi sistem pemerintahan sehingga harus terintegrasi dan saling mendukung,” katanya.
Lanjut Watania, peran dan fungsi gubernur melalui kebijakan dekonsentrasi diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal itu merupakan upaya untuk menempatkan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Peran dan fungsi gubernur adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, keserasian pembangunan antar wilayah serta koordinasi dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” jelasnya.
Menyadari pentingnya peran itu, dikatakan Watania perlu konsistensi dalam penerapannya. Gubernur memegang peranan sangat strategis sebagai unsur perekat NKRI dan representasi pemerintah di daerah sehingga perlu konsistensi dalam penerapannya.
Dijelaskan Watania lagi, berhasilnya peran dan fungsi tersebut juga sangat erat kaitannya dengan konstruksi perwilayahan yang menempatkan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi. Kata dia, hal itu menandakan adanya hubungan hirarkis antara Pemprov Sulut dengan 15 pemerintah kabupaten atau kota.
“Kabupaten dan kota dibentuk dalam dalam landasan wilayah negara yang diikat provinsi. Karena itu keduanya memiliki hubungan hirarkis satu sama lain, baik dalam arti status kewilayahan maupun sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.
Karena hubungan hirarkis itulah Watania menambahkan, pemikiran bahwa provinsi dengan kabupaten dan kota terlepas satu sama lain tidak dapat dibenarkan dan melanggar peraturan.
“Pemikiran itu mengingkari prinsip-prinsip NKRI yang secara sistematis jelas diatur oleh UUD 1945 dan UU 23 Tahun 2014,” tandasnya.
Pada rakor tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tiga pembicara. Lynda D. Watania, menyampaikan informasi tentang pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mesak Kombongkila, tentang peran pemerintah provinsi Sulut dalam stabilitas keamanan dan ketertiban.
Sedangkan pembicara ketiga adalah Kepala Biro Hukum Glady Kawatu, menyampaikan informasi tentang peran pemerintah daerah dalam bidang hukum dalam rangka stabilitasi keamanan dan ketertiban.
Sementara iu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jemmy Kumendong yang diwakili Kabag Pemerintahan James Kewas, menyebutkan pelaksanaan rakor tersebut untuk memperoleh solusi bersama terhadap permasalahan di pemerintahan khususnya mengenai penguatan peran gubernur di daerah.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat sinkronisasi penyelesaian masalah tersebut di daerah,” tegasnya.
Diketahui, rakor tersebut turut dihadiri perwakilan dari kabupaten dan kota se Sulut. (ton)
