SBAN Liow Gelar RDP di Amurang Minahasa Selatan

Reporter : | 16 Apr, 2017 - 8:54 am WITA

SULUT, (manadotoday.co.id)–Anggota MPR-RI Ir Stefanus BAN Liow menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertemakan “Penegasan Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakaf, Berbangsa Untuk Memperkuat Wawasan Nusantara”.

Senator SBAN Liow Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Minahasa Selatan

Senator SBAN Liow Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Minahasa Selatan

RDP yang berlangsung di Rumoong bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Sabtu (15/4/2017) dihadiri lebih dari seribu peserta.

Stefanus Liow Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ini menjelaskan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragaman budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu Bahasa Indonesia dan Tanah Air Indonesia.

Lebih lanjut Stefa sapaan akrab Ketua Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM ini mengajak warga masyarakat dan jemaat agar momentum perayaan Jumat Agung dan Paskah untuk senantiasa mengedepankan keamanan, kedamaian dan kerukunan serta menghindari kekerasan dan intoleransi. Menariknya dalam RDP yang berlangsung sekitar tiga jam, ada lima peserta memberikan tanggapan, pertanyaan, kritikan, usulan dan masukan. Kelima peseta dimaksud yakni Ketua FKUB Kabupaten Minahasa Selatan Pdt Lucky Tumbelaka, MTh yang juga Ketua BPMW Amurang Dua, Jan Kumambong (Pensiunan Polri), Ferna Kasenda (Praktisi Seni Budaya), Maikel Rumagit, SPd (Tokoh Agama), Mecky Sumual, ST (Generasi Muda).

Peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senator SBAN Liow di Minahasa Selatan

Peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senator SBAN Liow di Minahasa Selatan

Pdt Lucky Tumbelaka memberikan apresiasi atas kehadiran Anggota DPD RI/MPR RI menggelar kegiatan MPR RI secara terbuka dan diikuti ribuan peserta, seraya mengusulkan agar daerah yang meraih indeks kerukunan bukan sekedar menerima penghargaan tetapi perhatian khusus lainya seperti prasarana dan sarana termasuk peningkatan SDM dalam rangka upaya-upaya peningkatan kerukunan umat beragama.

”Ya, jangan hanya penghargaan saja tapi hendaknya diikuti dengan sarana mauoun prasarana serta peningkatan SDM,” katanya.

Peserta lainnya mempertanyakan kisruh perebutan kekuasaan Pimpinan DPD- RI sembari menyayangkan sikap MA yang mencabut Tatib yang mengatur kepemimpinan hanya 2,5 tahun karena tidak sesuai konstitusi negara tapi pada akhirnya mereka melantik pimpinan yang melanggar Tatib yang justru telah dicabut. (ark)

Baca Juga :

Leave a comment