Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perlu Reformulasi

Reporter : | 13 Apr, 2017 - 12:24 am WITA

mangindaan

Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan Workshop Badan Pengkajian MPR “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN” di Hotel Aryaduta Manado.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Sistem perencanaan pembangunan nasional perlu reformulasi. Hal ini dipengaruhi pula kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang sudah semakin dewasa, dimana semakin kuatnya keinginan masyarakat untuk membangkitkan lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Workshop Badan Pengkajian MPR  “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN” di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (12/4/17).

“Kesadaran ini, bagi sebagian kalangan dapat saja bermakna ruang kerinduan terhadap haluan negara dalam pembangunan nasional sebagaimana pada era terdahulu,” katanya.

Lanjut Mangindaan, munculnya kesadaran tersebut karena besarnya semangat masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, saat inilah waktu yang paling tepat untuk memikirkan rencana pembangunan jangka panjang.

“harus direncanakan mulai sekarang, kemajuan apa yang dialami dalam waktu 5, 25 bahkan 100 tahun mendatang,” ujarnya.

Dikatakan Mangindaan, perlunya perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Bangsa Indonesia tidak boleh berjalan sendiri di tengah perkembangan dan perubahan akibat gempuran globalisasi.

“Kita harus mencampuri perjalanan tersebut agar perkembangan masyarakat Indonesia dapat terwujud seperti yang para pendiri bangsa cita-citakan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Evans Steven Liow, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretaris Jenderal MPR RI atas terlaksananya workshop tersebut.

“Kegiatan yang sangat konstruktif ini bukanlah tugas yang gampang, semudah membalikan telapak tangan. Proses pembangunan bangsa adalah tanggung jawab bersama kita semua tanpa terkecuali,” tukasnya.

Ditambahkan Liow, Gubernur Dondokambey berharap seluruh masyarakat Sulut sebagai bagian dari rakyat Indonesia dapat terus mengevaluasi diri untuk memaksimalkan peranan dalam proses pembangunan.

“Kita dituntut untuk terus berbenah diri demi optimalnya sumbangsih yang dapat dikonstribusikan dalam pembangunan bangsa,” tegasnya.

Diketahui, kegiatan workshop turut dihadiri pimpinan badan pengkajian MPR RI Martin Hutabarat dan TB Soenmandjaja. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment