Waruis: Pendataan Aset Pendidikan Harus Tuntas Rabu Besok

Reporter : | 10 Jan, 2017 - 9:52 pm WITA

Aset Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan ,Djelly Waruis

Djelly Waruis

RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Setelah dimekarkan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, pihak Dinas Pendidikan langsung mengambil langkah pendataan hingga rekonsiliasi terhadap aset yang dimiliki. Bahkan, rekonsiliasi berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan milik pemerintah yang ada di Minahasa Tenggara (Mitra), mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Meskipun pihak SMA/K ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi, namun rekonsiliasi tetap dilakukan.

Karena rekonsiliasi aset oleh pihak sekolah dideadline, Rabu (11/1/2017) besok, kantor dinas terpantau dipenuhi pihak sekolah yang akan melakukan pendataan.

“Yah memang sudah harus diselesaikan entah akan sampai pagi nanti. Sebab besok sudah harus selesai,” ujar sejumlah guru-guru SD dan SMP di ruang rapat Dinas Pendidikan.

Pendataan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah dalam penertiban aset sebagai barang milik daerah yang diperuntukkan bagi masing-masing sekolah.

“Kami sementara melakukan ini (rekonsiliasi). Kalau memang mau lembur silahkan demi selesainya rekonsiliasi dimaksud. Ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap aset yang dimiliki dan digunakan pihak sekolah,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Djelly Waruis, Selasa (10/1/2017).

Menurut Waruis, pihak sekolah sudah melakukan pernyataan terkait rekonsiliasi aset sekolah, dan selesai pada besok hari.

“Jadi, kita berupaya melayani mereka yang datang untuk menginput data disini sesuai dengan pernyataan penyelesaiannya,” tambah Waruis didampingi Sekretaris Jhony Wanga.

Sedangkan dari informasi, pemeriksaan dari pihak auditor internal termasuk eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan turun dalam waktu dekat ini. Aset menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan disamping sejumlah item lainnya yang akan diperiksa. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi penentuan mempertahankan opini terbaik, wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh tahun silam oleh Pemkab Mitra, dari hasil pemeriksaan untuk tahun 2015.(ten)

Baca Juga :

Leave a comment