JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, menghadiri rapat kerja (raker) Gubernur se-Indonesia, yang dilaksanakan di ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Pada pertemuan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, mengajak seluruh Gubernur waspadai rawan resiko pada Pilkada 2017 dan sukseskan Implementasi Saber Pungli yang ditetapkan Presiden RI dalam Keppres No. 87/2016, di masing-masing daerah.
Raker Gubernur menjelang akhir tahun 2016 ini, dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan titik berat pada pembahasan atas dinamika politik dalam negeri menjelang Pilkada Serentak Tahun 2017, serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik yang baik dalam program implementasi kinerja satgas Saber Pungli.
Menurut Mendagri, seluruh Gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas dan dinamika politik lokal serta aspek pemanfaatan modal sosial, guna mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat.
“Langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak Tahun 2017,” terang Mendagri.
Kata dia lagi, 4 (empat) area rawan resiko terhadap Pilkada Serentak 2017 diantaranya:
1). Faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir ;
2). Faktor keamanan : terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak:
3). Faktor Politik-Hukum : Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT)
4). Faktor lainnya seperti : distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara juga adanya kemungkinan intervensi Asing.
Lanjut Mendagri yang turut didampingi Ketua KPK RI Agus Rahardjo, para Gubernur se-Indonesia juga diharapkan menjaga stabilitas politik dalam negeri dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli.
Ia menambahkan, terdapat area yang perlu mendapat perhatian tersendiri meliputi :
1). Perizinan, dengan fokus : penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor perhubungan darat, rekomendasi sengketa tanah dan penerbitan izin usaha;
2). Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus; pencairan dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial.
3). Kepegawaian, dengan fokus: mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan serta Pegawai Tidak Tetap.
4). Pendidikan, dengan fokus: pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru;
5). Dana Desa dengan fokus; Pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa;
6). Pelayanan Publik, dengan fokus: Penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, retribusi pedagang kaki lima dan pelayanan SAMSAT;
7). Pengadaan barang dan jasa, dengan fokus: perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang.
“Untuk mengsukseskan program Saber Pungli, diharapkan Para Gubernur segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko terhadap pelayanan publik,” tandas Mendagri.
Turut menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut, sejumlah Kementerian dan Lembaga yakni Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhadi Alius. (ton)
