Mengenal Lebih Dekat Gubernur FJ Tumbelaka, Tokoh Dibalik Berdirinya Provinsi Sulawesi Utara

Reporter : | 23 Sep, 2016 - 2:46 am WITA

SULAWESI UTARA adalah provinsi yang terletak di paling utara Pulau Sulawesi. Hari ini, 23 September 2016, provinsi yang mempunyai luas 13,851.64 km2 itu berulang tahun yang ke-52.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tanggal 23 September 1964 adalah peraturan yang mempertegas berdirinya Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan Ibukotanya Manado.

 Frits Johanes Tumbelaka, Gubernur Pertama Sulut, FJ Tumbelaka

Pelantikan Gubernur pertama sulawesi Utara, FJ Tumbelaka. (Foto: koleksi pribadi keluarga FJ Tumbelaka/Taufik Tumbelaka)

Adalah juga Frits Johanes (FJ) Tumbelaka, tokoh kawanua yang menerima mandat dari Presiden Indonesia Ir Soekarno sebagai Gubernur pertama, daerah otonom Sulawesi Utara.

Saat itu, Broer Tumbelaka–sapaan akrab FJ Tumbelaka, secara de facto dan de jure bertanggungjawab penuh atas wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo.

Nama Broer Tumbelaka mungkin tak setenar Sam Ratulangi. Namun, peran anak bungsu dari keluarga Dokter Tumbelaka Sinyal yang berdarah campuran Minsel dan Remboken, Minahasa ini sangat besar dalam membangun struktur pemerintahan Sulawesi Utara.

Lahir di Sumatera Barat, besar di Jawa Timur dan terlahir dari ayah seorang Pejabat Kepala Kesehatan Jawa Timur di zaman Belanda, Broer Tumbelaka berkarir sebagai Tentara di Komando Divisi (Sekarang Kodam) Brawijaya di Jawa Tiimur.

Broer Tumbelaka berkiprah Tanah Leluhurnya berawal dari keprihatinan sang ayah terkait pergolakan Permesta. Berangkat dari hal itu Broer Tumbelaka yang sebenarnya telah menanggalkan seragam militer menemui koleganya, Panglima Divisi (Sekarang Pangdam) Brawijaya, Kolonel Soerahman, Oktober 1959, dengan alasan Pasukan Brawijawa yang bertugas di Manado dan sekitarnya.

Pertemuan dua sahabat ini, 5 Januari 1960, Broer Tumbelaka berangkat ke Manado dengan misi sangat rahasia, penyelesaian Pergolakan Permesta.

Setelah melakukan orientasi lapangan dan pengenalan Tanah Leluhur (sebelumnya Broer Tumbelaka belum pernah ke Manado), pada 15 Maret 1960 jam 16.35 di Desa Matungkas ( sekarang Minut) untuk pertama kalinya Broer bertemu sahabatnya di Militer yang telah menjadi Tokoh Besar Permesta, Daniel Julius Simba, Putra Tomohon kelahiran Jawa Tengah.

Hasil pertemuan dilaporkan kepada Palima Divisi Brawijaya, Kol. Soerahman dan selanjutnya dilaporkan kepada Orang Nomer 1 TNI AD, Jenderal AH. Nasution di Jakarta.

Setelah pertemuan (perundingan) tersebut, sekitar bulan Mei 1960, lahirlah Provinsi Sulawesi Utara Tengah (Sulutteng). Pada 25 Mei, secara tak terduga Broer Tumbelaka dilantik menjadi Wakil Gubernur Sulutteng, dan AA. Baramuli menjadi Gubernur.

Tugas khusus Wakil Gubernur adalah Pemulihan Keamanan. Setelah itu, Broer Tumbelaka sebagai Wakil Gubernur utusan Pemerintah Pusat (sebelumnya sebagai pribadi, utusan khusus) berunding dengan pihak Permesta.

Setelah 9 kali perundingan di wilayah yang di kuasai Permesta, 4 April 1961 di antara Lopana dan Malenos (sekarang Minsel) Broer Tumbelaa berhasil mempertemukan Pangdam XIII/Merdeka Brigjend Soenandar Pridjosoedarmo dengan Tokoh Besar Permesta, DJ Somba dalam suatu upacara militer. Saat itulah, Permesta Kembali ke Pangkuan NKRI.

Selanjutnya Broer mempertemukan Jenderal paling Senior dari TNI AD, Mayjen Hidayat (didampingi Brigjen Ahmad Jani) dengan Tokoh Besar Permesta AE Kawilarang. Pada puncaknya Broer berhasil meyakinkan Jenderal AH Nasution untuk ke Manado dan menerima pasukan Permesta di Papakelan Minahasa dimana sebelumnya dibuat pertemuan dengan AE. Kawilarang di Tomohon.

Setelah penyelesaian Permesta yang diikuti turun gunungnya 26.000 personil dengan perkiraan 7000 pucuk senjata, pemerintahan perlahan menjadi normal.

Pada tahun 1962, secara mendadak Broer Tumbelaka dipanggil ke Jakarta untuk menjadi Penjabat Gubernur Sulutteng mengantikan AA Baramuli. Pada tahun 1963, Broer Tumbelaka diangkat menjadi Gubernur Sulutteng merangkap Ketua DPRD Sulutteng.

Pada masa ini, Broer melakukan tindakan penyelesaian Darul Islam (DI) yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, lalu mendirikan Universitas Tadulako di Palu. Pada masa itu, Broer menggenjot pembangunan pelabuhan Bitung serta membuat jalan tembus langsung ke Bitung.

Dalam rangka mempererat persaudaraan, Broer membuat Pesta Olah Raga Sulutteng di Tahuna ( dulu Sangihe Talaud – Satal) dengan Bupati Satal, Hari Soetojo. Pada masa itu Broer banyak melakukan perjalanan ke pelosok daerah dan salah satu yang paling berat adalah perjalanan ke desa kepedalaman di wilayah Sulawesi Tengah dengan berjalan kaki dan naik kuda selama lebih 6 jam.

Saat itu, Broer selaku Gubernur didampingi oleh salah satu asisten khususnya, Drs. Abdulah Mokoginta (kemudian beliau menjadi Wagub Sulut). Pada waktu itu Broer selaku Gubernur Sulutteng merangkap Ketua DPRD Sulutteng bersama para tokoh terus berupaya melahirkan Propinsi Sulawesi Utara ( Sulut, dulu Sultara).

Tanda tanda lahirnya provinsi baru telah terlihat dengan di tulisnya Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada saat Upacara HUT Proklamasi 17 Agustus 1964 atau 5 minggu sebelum turunnya UU No. 13 tahun 1964 pada 23 Sepember 1964 yang diperingati sebagai Hari Lahir Provinsi Sulawesi Utara.

Bersamaan dengan itu, FJ Tumbelaka atau Broer Tumbelaka diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sulawesi Utara (Sultara, sekarang Sulut) merangkap Ketua DPRD Sultara.

Pada masa memimpin provinsi baru, Broer sangat banyak mendapat serangan dari unsur-unsur PKI yang sejak awal tidak suka dengan Broer karena menyelesaikan pergolakan Permesta dan Pemberontakan Darul Islam yang mana karena penyelesaian tersebut berpengaruh kepada konstelasi Nasional.

Saat menjabat Gubernur Sulawesi Utara tersebut tiba tiba Broer melayangkan surat permohonan berhenti dari jabatan dengan alasan kesehatan. Setelah itu Pangdam Soenandar Pridjosoedarmo menjadi Penjabat Gubernur Sulut.

Saat itu banyak Tokoh meminta Broer kembali menjadi Gubernur, namun ditolak oleh Broer dan akhirnya ditunjuk Abdulah Amu sebagai Penjabat Gubernur.

Pada saat itu kembali Broer diminta untuk kembali menduduki posisi Gubernur dan untuk ke-2 kali Broer menolak. Setelah dua kali posisi Gubernur di jabat oleh Penjabat, akhir Sulut mempunyai Gubernur Definitif, yaitu HV Worang. (berbagai sumber)

Baca Juga :

Leave a comment