Eksekutif-Legislatif Tomohon Kebut Pembahasan APBD Perubahan 2016

Reporter : | 03 Sep, 2016 - 8:13 am WITA

Penmbahasan APBD Perubahan di DPRD Tomohoin

Penmbahasan APBD Perubahan di DPRD Tomohoin

TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Pihak Eksekutif dan Legislatif Kota Tomohon secara marathon melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016.

Setelah Rapat Paripurna Pemandangan Umum fraksi-fraksi, langsung dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi dengan memanggil SKPD-SKPD terkait.

Pembahasan cukup alot dan menyita waktu dan secara bergiliran diharapkan akan menghasilkan APBD Perubahan yang nantinya mengakomodasi semua kebutuhan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan bagi lancarnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang saat ini dilakukan secara kompak melalui duet kepemimpinan Wali Kota Jimmy F Eman SE A k dan Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Pembahasan Jumat (2/9/2016) Komisi I melakukan pembahasan APBD Perubahan dengan beberapa SKPD termasuk Bagian Humas dan Protokol bersama-sama dengan Bagian ADE, Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan.

Sebelumnya juga membahas APBD bersama Inpektorat Kota Tomohon yang membidangi pengawasan.Begitu juga dengan komisi-komisi lainnya yang membahas bersama dinas-dinas terkait seperti Disperindag, Dikda, PU, serta dinas-dinas lainnya yang juga akan dilanjutkan pada Sabtu (3/9/2016) hari ini.

Jalannya pembahasan APBD Perubahan dengan seluruh SKPD sesuai dengan pembagian per komisi di DPRD pada hari ini dimonitor dan diikuti Sekretaris Daerah Dr Arnold Poli SH MAP, bersama para kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat yang telah diatur secara bergantian.

Komisi I yang terdiri dari anggota Anggota DPRD Jimmy Wewengkang, Jemmy Sundah, Hudson Bogia, James Kojongian dan Santi Maria Runtu, mengingatkan seluruh SKPD yang mengikuti proses pembahasan APBD Perubahan agar menggunakan anggaran dengan seefektif dan seefisien mungkin.

‘’Hindari adanya sisa lebih perhitungan  anggaran atau Silpa sehingga anggaran terserap dengan baik dan merata bagi kesejahteraan masyarakat,’’ kata Sundah. (ark)

Baca Juga :

Leave a comment