Gubernur Sulut Kritisi Kebijakan Menkeu Potong Dana Transfer Daerah

Reporter : | 22 Agu, 2016 - 9:11 pm WITA

 Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Sri Mulyani,Dana Transfer Daerah

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, ketika membuka Konreg PDRB Sulampua yang digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, mengkritisi kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yang melakukan pemotongan terhadap dana transfer daerah sebesar 26 persen. Hal itu dikatakan Dondokambey, ketika membuka forum konsultasi regional produk domestik regional bruto se- Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Sulampua), yang digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

Dikatakan Dondokambey, dana tersebut masih sangat kecil karena hanya 26 persen. Pemotongan dana trsanfer daerah tersebut, dinilai bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun dari pinggiran.

“Itu artinya pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan akan diprioritaskan di luar pulau jawa, dengan kata lain, pembangunan diprioritaskan termasuk pada kawasan ini, kawasan Sulampua. Dana sebesar 74 persen digunakan pemerintah pusat. Bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini bisa berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen, dan dipotong lagi,” ujar Dondokambey.

“Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau ketemu saya akan kritisi kebijakan pemotongan anggaran tersebut,” ucap Dondokambey.

Menurutnya lagi, kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam. Walaupun share ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun pertumbuhan ekonomi nasional malahan untuk Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada tahun 2015 sebesar 4,98 persen.

“Dari data yang ada menunjukan bahwa di tahun 2015 hanya tiga Provinsi di kawasan Sulampua yang presentasi penduduk miskin dibawah rata-rata nasional (nasional 11,13 persen). Bahkan ada beberapa Provinsi yang hampir mencapai 30 persen penduduk miskinya,” tukas Dondokambey.

Kepala Bappeda Provinsi Sulut Ir Roy O Roring, dalam laporannya, kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil keputusan Konreg PDRB se-Sulampua di Ternate Provinsi Maluku Utara akhir tahun lalu.

Lanjut Roring, pertemuan ini untuk menyamakan konsep dan definisi, persepsi serta perspektif dalam rangka penyusunan jenis-jenis indikator, data dan informasi tentang potensi dan pembangunan sosial ekonomi provinsi se- Sulampua dan mengamati ketergantungan antar wilayah serta aksesibilitas dengan kawasan-kawasan regional lainnya.

Pada kegiatan yang mengangkat tema mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penguatan infrastruktur dan KEK dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, menghadirkan nara sumber Kepala BPS RI DR Suryamin MSc, Deputy Gubernur BI Hendar dan Sesmenko Perekonomian Lukita D Tuwo.

Turut hadir pada kegiatan itu, Wagub Sulut Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andrey Angow, serta pejabat teras Pemprov Sulut. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment