Dondokambey: Sulut Siap Tunjang Program Poros Maritim Jokowi

Reporter : | 19 Jun, 2016 - 2:03 pm WITA

JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, menyatakan, Sulut siap menunjang program poros maritim dari Presiden RI, Joko Widodo.

Olly Dondokambey

Pertemuan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dengan tim Watimpres RI.

Hal itu diungkapkan Dondokambey, pada pertemuan bersama Kementerian Sekretaris Negara melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diketuai Prof. Dr. Sri Adiningsih, dalam agenda pertemuan bertajuk “Menuju Poros Maritim: Kebijakan dan Implementasi” guna membedah Program Nasional terwujudnya Tol Laut menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pada kesempatan itu, Dondokambey secara lugas dan gamblang mempresentasikan kondisi permasalahan dan rekomendasi Provinsi Sulut dalam keikutsertaan pada program poros maritim Jokowi. Dijelaskan Dondokambey, Provinsi Sulut dalam mendukung poros maritim, secara Geografis akan meningkatkan daya saing Ekonomi, mendorong peran Ekspor ke Negara Asia-Pasifik, dengan menjadikan Bitung sebagai New Gateway of Indonesia in Asia Pasific. Sebab, ditunjang dengan faktor jarak dan lama tempuh yang lebih cepat, dibandingkan dengan jarak tempuh dari Jakarta, Surabaya via Singapura ke beberapa Negara Asia Timur dan Pasific. Pada kesempatan itu lagi, Dondokambey memaparkan permasalahan di Pelabuhan Bitung. Kata dia, beberapa kendala dan permasalahan serius diantaranya International Hub Port Bitung (IHP) yang ditetapkan lewat Perpres No 26/2012.

“Pada tataran Implementasi, hingga saat ini belum di dukung oleh percepatan sarana, prasarana untuk pelayanan Pelabuhan pada kegiatan Ekspor Impor serta kebijakan dari sektor terkait semisal, peningkatan status kantor bea dan cukai, maupun kantor imigrasi,” terang Dondokambey.

Untuk sektor perikanan dan kelautan lanjutnya, terjadi inkonsistensi kebijakan dari pemerintah pusat, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah menetapkan Bitung sebagai Kota Tuna Dunia, namun dilain sisi ada kebijakan moratorium dan transhipment yang membatasi penangkapan ikan.

“Ini mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap sebesar 61.82 persen. Dimana tahun 2014 hasilnya 22.950 ton, dan tahun 2015, menjadi 8.762.5 ton. Ini berdampak besar pada Industri Penangkapan dan Pengelolaan Hasil Perikanan, terjadi PHK tenaga kerja secara besar-besaran, rermasuk supply bahan baku sangat berkurang,” tukas Dondokambey.

Mantan anggota DPR RI ini kemudian memberikan rekomendasi untuk menjadi pertimbangan dan ditindak lanjuti, kepada segenap peserta pertemuan yang juga dihadiri Mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI, Prof Dr Rokhimin Dahuri, MSc, Kepala Badan Keamanan Laut RI, Pejabat teras Eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian diantaranya, Dirjen Perhubungan Laut KemenHub, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan DKP, Deputi bid Kordinasi Kedaulatan Kemaritiman Kemenko Maritim n Sumber Daya, Deputi Menteri PPN bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Bappenas, Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata KemenPar.

“Perencanaan yang Konperehensif serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Bitung sebagai Hub International. ~ Kebijakan khusus tentang Diskresi Impor Produk Tekstil dan Buah untuk Pelabuhan Logistik Berikat Bitung, yang mana produk ini masuk melalui Bitung dan di distribusi ke seluruh Indonesia, mininal di Kawasan Indonesia Timur. Memenuhi Jumlah Kapal yang beroperasi untuk mensupply tujuh Industri Pengalengan Ikan (UPI,red) di Bitung yang mengoperasikan sekitar 53 Kapal milik Pengusaha Lokal yang hingga saat ini belum beroperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, diharapkan pula kontribusi Sulut pada perwujudan Tri Sakti dan Nawacita melalui Tol Laut dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, guna merealisasikan Tujuan Nasional dalam membangun Masyarakat Indonesia Hebat dan Sulut Hebat, dapat terealisasi demikian juga pembangunan Indonesia, harusnya di mulai dari Timur. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment