SULUT, (manadotoday.co.id) – Sasaran pokok pembangunan nasional adalah dalam bentuk sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah. Terkait hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandou atau pasangan dikenal OD-SK, menjadikan sasaran pengembangan ekonomi dan kesejahteraan warga di perbatasan.
“Sasaran pembangunan pak Gubernur dan pak Wagub, yakni pengembangan pembangunan pusat ekonomi dan sasaran peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” demikian dikatakan Asisten I bidang Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Sulut, Jhon Palandung, ketika mewakili Gubernur Dondokambey membuka rapat fasilitasi dan koordinasi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, di Hotel Grand Puri Manado, Rabu (18/5/2016).
Dijelaskan Palandung, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, mempunyai tugas mengkoordinasikan mengaswasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota, serta melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimanan amanat UU No.23 Tahun 2014.
BACA JUGA:
Delapan Siswa SD Inpres 4/82 Motoling UAS di Gedung Kantor Hukum Tua Motoling
Bupati Mitra: Sinode GMIM Harus Punya Data Jumlah Jemaat
Tak Diminati, Pendaftaran Calon Ketua KNPI Tomohon Diperpanjang Hingga Jumat
Tomohon Ikut Rakernas Dekranas di Convention Hall SME Tower Jakarta
Hujan Lebat, Sejumlah Ruas Jalan di Minsel Longsor dan Nyaris Putus
“Sebagai pemerintah daerah kemudian harus mampu menjawab dan senantiasa berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, baik pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” terang Palandung.
Dia menambahkan, dilaksanakannya pertemuan ini, mutlak untuk direspons positif, sebab merupakan rangkaian upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan batas antar Negara dan kerjasama peningkatan sosekbud di kawasan perbatasan dengan Negara tetangga, termasuk pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
“Untuk itu diharapkan, lewat pertemuan ini peserta mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi terkait percepatan pembangunan daerah, sehingga pada muaranya mampu mewujudkan pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dan kebudayaan, terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan Sulut, serta meningkatnya wawasan para pelaku ekonomi di kawasan perbatasan, yang kesemuanya itu sebagai esensi dari pencapaian Visi terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya,” tukas Palandung. (ton)
