TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan Senin (25/4/2016) memimpin apel Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah (Otda).
Saat membacakan sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo, Sompotan mengatakan, pnetapan peringatan hari Otonomi Daerah secara nasional setiap didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Tujuannya adalah untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai di daerah, yang tahun ini mengambil tema “Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.
Makna dari tema OTDA tersebut adalah otonomi daerah yang telah menjadi komitmen dan konsensus para pendiri bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan pengembangan demokrasi lokal.
Dikatakan Sompotan, Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan 5 arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar-negara asean, yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja terampil, arus bebas modal dan arus bebas investasi.
BACA JUGA:
Tes urine, Dua Pejabat Pemkab Minsel Terindikasi Gunakan Obat Penenang
Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Sulut Periode 2016-2021 Dilantik
Apel Hari Kartini di Tomohon Semua Petugas Kaum Wanita
Peran SKPD Penting Wujudkan Revolusi Mental
Jalan Lowu-Kalatin Minahasa Tenggara Diaspal
Wabup Mitra Minta 13 SKPD Segera Laporkan Aset Triwulan Pertama
‘’Melalui pemantapan otonomi daerah, kita tidak akan kalah bersaing dengan negara-negara yang berada di lingkungan ASEAN,’’ katanya.
Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF = forum ekonomi dunia) dalam global competitiveness (kompetisi global) tahun 2015-2016, dari hasil survey peringkat daya saing 144 negara, daya saing indonesia berada pada peringkat ke-37, masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura ke-2, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-31.
Selanjutnya, hasil survey doing business (Pelaku Usaha) oleh international finance corporation-world bank (ifc) (lembaga keuangan internasional Bank Dunia) tahun 2015, menyatakan bahwa untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari. Informasi tersebut memberi gambaran bahwa dalam penyelesaian ijin memulai usaha, Indonesia masih jauh berada di bawah negara lainnya di kawasan ASEAN.
Oleh karena itu Mendagri menegaskan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan nawa cita, mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia, Presiden RI telah memberikan arahan kepada seluruh menteri, kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), gubernur, dan bupati/ wali kota untuk segera melaksanakan simplifikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun waktu regulasi yang diterbitkan pada tahun 2006-2015. Apel diikuti segenap jajaran Pemerinta Kota Tomohon. (ark)
