TONDANO, (manadotoday.co.id) – Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Minahasa, akan memaksimalkan pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi cluster Kecamatan Kakas Raya, Kawangkoan Raya dan Sonder, yang digelar di Desa Tounelet Kecamatan Sonder, Rabu (13/4/2016).
Rakor bersama tim ahli dari Pemkab Minahasa ini, bertujuan untuk mengawal Dana Desa yang tidak lama lagi akan mulai penyalurannya.
“PD dan PLD siap mengawal dana ini agar tidak ada penyimpangan karena dana ini cukup besar. Sebagai pendamping desa kami meminta supaya potensi Desa dimaksimalkan, dan harus transparan agar program nawacita dari Presiden RI Joko Widodo untuk membangun dari Desa bisa sukses,” ujar Edwin Pratasik SPd, pedamping Desa di kecamatan Kakas.
BACA JUGA:
Dapat Tunjangan Lebih, Kandouw Minta Pegawai Dispenda Sulut Kerja Maksimal
Baru 7 memenuhi Syarat, Mitra Kantongi 62 Ormas Ilegal
TP-PKK Laporkan Kegiatan ke Pusat
Pertama di Sulut, Tomohon akan Miliki SIAP IMB
Deklarasi Anti Narkoba, Wali Kota Tomohon akan Hadirkan Kepala BNN
Dikatakan Pratasik, Pendamping Desa dituntut bisa menjalankan tugasnya sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2015. Dana Desa dan juga ADD harus bisa memberi manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan Desa. Pendamping tugasnya adalah memastikan agar DD dan ADD sesuai untuk pertuntukan dan bisa di pertanggung-jawabkan dengan benar penggunaanya.
“Program Dana Desa yang di cetuskan oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Nawacita memiliki tujuan yang sangat mulia, mengingat selama ini Desa kurang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah pusat. Dimasa pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan Desa mendapat tempat yang istimewa,” tukas Pratasik.
Ia menambahkan, hal yang patut diperhatikan adalah penggunaan dana harus transparan bebas korupsi, serta keterlibatan masyarakat mutlak di perlukan baik sebagai pengawas maupun pelaksana program ini. (rom)
