SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw, menghimbau kepada birokrat di daerah ini termasuk para Bupati/Walikota, tak menjauhi dan menghindari rekan birokrat yang tersangkut masalah hukum dalam kasus apapun. Hal itu disampaikan Kandouw, pada rapat koordinasi forum komunikasi hukum yang diselenggarakan Biro Hukum Setdaprov Sulut, di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (10/3/2016).
“Saat ini diketahui banyak birokrat yang tersangkut masalah hukum seperti kasus korupsi, yang masih dalam tingkat penyelidikan, penyidikan maupun dalam tahap sidang dan menjalani hukuman. Untuk itu para rekan birokrat agar tetap merangkul memberikan pemahaman agar sadar terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku agar secara psikologis yang bersangkutan bisa terbantu dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Kandouw.
Terkait banyaknya kasus hukum yang melibatkan para birokrat, menurut Kandouw Kemendagri telah menerbitkan Permen nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara dilingkungan Kemendagri dan Pemda, dalam hal ini yang menangani adalah biro hukum untuk melakukan pendampingan hukum dalam proses perkara.
“Lewat rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan kembali pemahaman setiap pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan hukum, agar roda pemerintahan berjalan dengan baik,” terang Kandouw.
Sementara Kepala Biro Hukum Sulut, Glady Kawatu, mengatakan, rakor yang diikuti Bupati/Walikota se Sulut bersama jajaran Forkopimda ini, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan wahana berbagi informasi terkait permasalahan hukum dan bagaimana cara mengatasinya bersama. (ton)
