SULUT, (manadotoday.co.id) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengelar kegiatan sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (3/3/2016). Sosialisasi yang digelar di ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut ini, dibuka Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) DPD RI, Dailami Firdaus dalam materinya, mengatakan agara daerah sebagai penyangga ekonomi nasional akan mendapat serbuan dari tenaga asing dan dijadikan market prodak import dalam Era MEA. Namun dengan potensi pasar yang besar seharusnya Pemerintah Daerah harus optimis dengan meningkatkan daya saing daerah.
“Mau tak mau daerah harus siap, saya yakin pemimpin daerah sekarang punya pengalaman dan leader yang kuat untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean, kita harus optimis,” ungkap Dailami.
Kata dia, diharapkan dengan sosialisasi dapat mensinergikan kepentingan pusat dan daerah dalam menghasilkan regulasi dalam menghadapi MEA. Sementara Amalia Adininggar selaku Direktur Perdagangan, Investasi dan kerjasama internasional Bappenas, menyatakan, pasar bebas Asean bukan hanya saat diberlakukan MEA, namun jauh sebelum MEA dimulai.
“Kita sudah masuk perdagangan bebas dengan ikut AFTA. Yang harus disiapkan pemerintah daerah sekarang adalah merubah pola pikir masyarakat dan birokasi yang tadinya pesimis terhadap MEA menjadi optimis,” katanya Sedangkan Wagub Kandow dalam sambutannya, mendesak pemerintah pusat tak hanya menyiapkan SDM tetapi mendorong penyiapan insfrastruktur yang berbasis daerah.
“Seharusnya insfrastruktur juga disiapkan, seperti pelabuhan laut kami harus ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional, sehingga bisa jadi basis perdagangan ke Asia Pasifik, tidak seperti sekarang yang kalau mau ekspor harus ke Tanjungperak,” kata Kandouw.
Disisi lain, mantan Ketua DPRD Sulut ini menyatakan, Pemda Sulut siap menghadapi persaingan pasar bebas MEA.
“Pemda Sulut telah siap menghadapi MEA, bagi kami tujuannya sangat baik untuk meningkatkan daya saing barang, jasa serta SDM di daerah ini memperbesar market serta perbanyak tehnologi diantara sesama Negara-negara Asean,” terang Kandouw.
Ia menambahkan, MEA di Sulut tergantung regulasi dari pemerintah pusat, asumsi dengan adanya pasar bebas di Asean akan merugikan kita jika memang tidak siap.
“Contoh pelabuhan bitung yang disiapkan menjadi Hupport hingga kini statusnya belum ada. Padahal posisi pelabuhan bitung sangat dekat dengan Negara-negara raksasa ekonomi di kawasan Asia, seperti China, Jepang dan Korea. Belum lagi dengan status Bandara Sam Ratulangi Manado, yang hingga kini belum menjadi bandara bebas visa, hambatan-hambatan ini bisa merugikan daerah kita. Jadi regulasi-regulasi tersebut akan sangat menguntungkan Sulut jika sudah ada, karena potensi sumber daya alam daerah ini sangat melimpah,” terang Kandouw.
Hadir pada sosialisai MEA tersebut, Anggota BKSP DPD RI, Stefanus B.A.N. Liouw selaku Senator Provinsi Sulut, Pdt. Marthen, Senator Provinsi Sulawesi Barat, dan Hj. Rahmi Jahja, Senator Provinsi Gorontalo, jajaran Forkopimda Sulut, dan para pejabat di Lingkup Pemprov Sulut. (ton)
