Dondokambey: Pemerintah Pusat Harus Topang Program Nawa Cita di Sulut

Reporter : | 26 Feb, 2016 - 1:26 pm WITA

Program Nawa Cita , Olly Dondokambey,

Menko Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, berharap agar percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih khusus pembangunan di Sulut, mendapat topangan dari pemerintah pusat.

“Sekarang sudah saatnya pemerintah pusat menopang setiap program pembangunan di daerah khususnya di Sulut, yakni program nawa cita yang sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran,” ujar Dondokambey, ketika membuka Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang digelar di Manado.

Dikatakan dia, Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno, pernah mengatakan, Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan Australia dan dua samudera Pasifik dan Hindia yang disebutnya dengan istilah Geopolitik. Selanjutnya DR. Sam Ratulangi mengagas Sulut sebagai Pintu Gerbang Kawasan Asia Pasifik.

“Dengan memanfaatkan posisi strategis ini, kita harus menangkap peluang sebagai Pintu Gerbang Kawasan Asia Pasifik untuk menopang Perekonomian dan Pembangunan di Indonesia khususnya Sulut melalui keberadaan Hub Port Bitung. Sebab secara geografis, Sulut berada pada lokasi strategis di bibir pasifik yang sangat prospektif dalam perdagangan regional bahkan internasional sebab merupakan jalur perdagangan dunia,” terang Dondokambey.

Bukan itu saja, jarak Sulut ke beberapa pusat perekonomian dunia seperti Jepang, Korsel, Taiwan, Amerika Serikat dan Eropa, lebih dekat jika harus melalui Jakarta atau Surabaya. Disisi lain, mantan anggota DPR RI ini menyatakan, kendala regulasi yang dihadapi Pemprov Sulut terkait dengan pelabuhan Samudera Bitung dan Bandara Sam Ratulangi Manado yang saat ini dikelola BUMN.

“Jika tak maksimal, saya akan mengusulkan kepada Presiden supaya dikelola saja oleh Dinas Perhubungan, mengingat pelabuhan bitung dan bandara Samrat memiliki prospek masa depan yang sangat baik, mendukung Sulut dalam menghadapi MEA,” ungkap Dondokambey.

Lanjutnya, alasan lain pula yakni pelabuhan Bitung dan bandara Sam Ratulangi yang dikelola BUMN, saat ini sudah tak bisa ditopang dari dana APBN. Apabila pelabuhan hanya memiliki profit rendah Pelindo mengurungkan niat berinvestasi, demikian pula dengan bandara Samrat yang merupakan bandara pertama di KTI yang menggunakan garbarata, tapi sudah sangat tertinggal,” tandasnya.

Ia menyebutkan, kekhawatirannya dengan kondisi regulasi import cengkih yang kini telah dibebaskan oleh pemerintah pusat, kedepan nantinya akan berdampak negatif terhadap petani kita, jika diketahui oleh negara penghasil cengkih seperti Madagaskar dan Meksiko, ini bisa mempengaruhi harga pasar di tanah air.

Sementara terkait dengan keberadaan objek wisata Taman Laut Bunaken yang sudah menjadi trade Mark Sulut, menurut Dondokambey sampai saat ini pengelolaannya dianggap masih tumpang tindih pengelolaan dan kewenangannya.

“Saya usulkan dibentuk badan otorita saja. Ini penting dilaksanakan karena merupakan perangkat strategis yang terintegrasi dalam menunjang optimalisasi terwujudnya Sulut sebagai pintu gerbang utama di wilayah timur indonesia,” pungkasnya.

Diketahui, acara yang turut hadir Wagub Sulut Steven Kandouw, Bupati/Walikota dan Pejabat Pemprov Sulut, menghadirkan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan para pejabat setingkat Dirjen Kementerian terkait sebagai keynot speaker. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment