Bupati Minahasa: Hukum adalah Panglima di Negeri Ini

Reporter : | 28 Jan, 2016 - 3:38 pm WITA

Bupati Minahasa, hukum

Drs. Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS)

TONDANO, (manadotoday.co.id) – Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS), hukum harus menjadi panglima dalam pragsis negara dan menjadi pegangan dalam menyelesaikan persoalan dan bukan pada keterlibatan politik.

“Dengan Hukum masyarakat akan terlindungi dan memperoleh hak asasi, sebab hukum bisa menjadi pengawas atau sosial kontrol,” ujarnya ketika membuka penyuluhan hukum secara serentak di Kabupaten Minahasa yang di gelar oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhumham-RI), di aula SMK Negeri I Tondano, Kamis (28/1/2016).

Ketika membacakan sambutan Menteri Humham RI Yasona Laoli, JWS mengatakan sebagai masyarakat Indonesia kita jangan berpangku tangan dan membiarkan negara-negara lain mengambil peran. Hukum adalah salah satu aspek yang sangat strategis daan merupakan modal dasar untuk unggul dalam persaingan.

“Hukum harus menjadi panglima dalam pragsis negara dan menjadi pegangan dalam menyelesaikan persoalan dan bukan pada keterlibatan politik,” tegasnya lagi.

Lanjutnya, dalam hal ini kepastian hukum menjadi utama agar kedepan masyarakat menjadi cerdas soal hukum, masyarakat akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak dan bisa membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi hak orang lain, dan akhirnya bisa menekan angka pelanggaran hukum.

“Saya berharap lewt penyuluhan ini, tingkat pelanggaran hukum di daerah ini akan berkurang, karenanya saya meminta agar peserta benar-benar serius mengikuti kegiatan ini, ” tutur JWS.

Sementara itu Kepala Lapas Kelas II Papakelan Tondano, Teguh Imanto BCIP SIP, dalam laporan kegiatannya mengatakan, kegiatan yang diberi tema “Membangun Masyarakat Cerdas Hukum” ini, dilakukan secara serentak di tiga titik di Minahasa, khususnya di Kota Tondano, yakni di aula Wulan SMK Negeri I Tondano, dengan dihadiri mewakili para siswa dan siswi SMA/ SMK di Tondano, kemudian di Lapas Kelas II Papakelan Tondano yang diikuti anggota binaan dan pegawai lapas, serta di Gedung GMIM Matpuari Werot Papakelan, yang diikuit oleh masyarakat umum, dengan total audiens mencapai 550 orang.

“Kegiatan ini bertujuan mewujudkan hukum berkepastian dan dilakukan secara serentak di 33 Provinsi di Indonesia, sebagai pengejawantahan dimana negera hadir dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, menjadikan hukum sebagai pendorong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam membangun masyarakat cerdas hukum,” ujarnya.

Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan ini, Kepala BNK Minahasa, AKBP David R Lembang SH dengan materi mengenai bahaya narkoba. Selanjutnya Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenhumham Sulut, Kevin Karwur SH mengenai penyuluhan hukum dan masyarakat ekonomi asean atau MEA. Pimpinan Cabang BRI Tondano, Kusdinar Wiraputra mengenai perbankan, serta Kasubdit KB/ KR BkKBN Minahasa, Drs Abram A Ratu, mengenai kesehatan alat reproduksi. (rom)

Baca Juga :

Leave a comment