RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Sejumlah Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ternyata tidak berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan soal pemanfaatan tempat yang berada di kanttor kecamatan. Ini membuat pihak kecamatan mempertanyakan keberadaan sekretariat tersebut.
Hal ini terungkap dalam Forum Group Disccusion (FGD) yang digelar di Kantor Panwas Mitra, Kamis (19/11/2015) kemarin.
Menanggapi masalah ini, Komisioner KPU Mitra, Fanny Wurangian mengatakan, pihaknya akan menyampaikan persoalan sekretariat kepada seluruh PPK, pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang akan dilakukan pekan depan.
“Dalam FGD terungkap bahwa sejumlah PPK tidak berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, soal sekretariatnya. Memang KPU sudah membicarakan hal ini dengan bupati, dimana untuk sekretariat PPK, akan memanfaatkan fasilitas pemerintah di kecamatan, karena sudah tidak ada lagi dana sewa gedung atau sewa tempat untuk sekretariat PPK. Tapi rupanya tanpa koordinasi, PPK langsung membuat sekretariat di kantor kecamatan,” jelas Wurangian.
Sementara Camat Touluaan Arnold Mokosolang MM mengungkapkan, Sekretariat PPK di wilayahnya tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah kecamatan.
“Kalau di Touluaan, sekretariat bukan di kantor camat, namun di salah satu rumah warga dan tidak jauh dari kantor kami. Kami juga tidak bisa memaksa mereka untuk menggunakan fasilitas di kantor kami, namun jika memang akan mengunakan salah satu ruangan untuk sekretariat PPK silahkan saja. Asalkan diketahui KPU dan terlebih Pak Bupati,” tukasnya. (ten)
