SULUT, (manadotoday.co.id) – Biro Pemerintahan dan Humas (Pem-Humas) Setdaprov Sulawesi Utara (Sulut), menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) database kependudukan, terkait pemeliharaan dan pemanfaatan, serta pencetakan E-KTP di Provinsi Sulut Tahun 2015.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Manado ini, dibuka Kepala Biro Pem-Humas DR. Jemmy Kumendong MSi, atas nama Sekdaprov Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan.
Menurut Kumendong, momentum ini diharapkan bukan sekedar tuntutan dan kebutuhan organisasi semata, namun akan memberikan pencerahan sekaligus pemahaman pemeliharaan dan pemanfaatan database kependudukan dan pencetakan e-KTP, juga peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan aset yang didanai dari APBN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dijelaskan dia, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukansecara nasional, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk dan atau WNI secara profesional.
“Menjawab kewajiban itu, pemerintah kemudian menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002, Tentang Administrasi kependudukan (Adminduk) yang diikuti pengalokasian anggaran dekonsentrasi kepada seluruh Provinsi dan kabupaten/Kota untuk melaksanbakan tugas pembantunan dalam memberikan pelayanan Adminduk secara nasional,” terang Kumendong.
Kata dia, pada tataran implementasinya tentu dibutuhkan berbagai upaya konstruktif guna meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, sebagai pelaksanan teknis di lapangan demi suksesnya pelaksanaan pelayanan Adminduk kepada masyarakat.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Biro Pem-Humas Sulut Boslar Sanger SE melalui Kasubag Dukcapil Drs. Tonny Panungkelan, menyebutkan, kegiatan yang diikuti 15 Dinas Dukcapil Kabupaten/Ko se- Sulut.
“Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan pelayanan penerbitan e-KTP, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian pengakuan anak pengesahan anak), serta meningkatkan peran pemprov dalam pengelolaan keuangan, aset (aset tetap dan aset lancar) yang didanai dari APBN,” tukasnya.
Turut hadir Kasubag Dekon TP Christian Iroth SSTP dan Kasubag Pemerintahan Umum Jenny Paomey SSTP. (ton)
