SULUT, (manadotoday.co.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo didampingi Penjabat Gubernur Sulut DR. Sumarsono MDM, memeriksa kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulut, Kamis (29/10/2015).
Kedatangan Mendagri di kantor masing-masing kedua lembaga penyelenggara Pilkada ini, guna mengetahui lebih dalam kendala yang di hadapi dua lembaga ini.
Pertemuan dengan KPU Sulut. Kedatangan Mendagri dan Pj Gubernur Sulut ini, diterima langsung Ketua KPU Yessy Momongan, didampingi dua komisioner Vivi George dan Sulkifli Golonggom.
Pada kesempatan itu, Momongan melaporkan secara umum persiapan Pilkada di Sulut berlangsung aman dan lancar. Hanya saja, dalam laporan Momongan ada sedikit ganjalan untuk KPU Minut.
“Anggaran Pilkada terjadi pemotongan oleh Pemkab Minut berkisar lima miliar. Pada MoU disetujui bersama anggran Pilkada Minut berjumlah Rp.19,4 M,” ujar Momongan.
Sementara Ketua KPU Minut Freddy Sirab menyebutkan, anggaran yang telah cair untuk tahap pertama Rp.7 Miliar. Sementara di APBD Perubahan hanya tertata sebesar Rp.7 Miliar, atau terjadi selisih kurang sebesar Rp.5,4 M.
“Pemotongan anggaran ini sangat mengganggu proses tahapan pelaksanaan pilkada. Jika ini terjadi maka anggaran yang ada hanya sampai pada hari H nanti, sehingga untuk proses tahapan berikut KPU minut sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” ujar Sirab.
Sementara Gubernur Sulut Sumarsono, langsung menghubungi Sekda Minut Sandra Moniaga lewat handphone. Ironisnya, penjelasan Moniaga dinilai kurang logis. Pasalnya, menurut Mantan Kepala BKD Sulut ini, hal tersebut disebabkan hanya kesalahan pengetikan dari staf saja.
Menurut Sumarsono, hal itu juga sebuah alasan yang mengada-ada. Apapun alasannya, Pemkab Minut harus menepati komitmen yang ada lewat MoU yang sudah di tandatangi bersama KPU Minut.
“Pemkab Minut jangan sampai mengganggu proses tahapan pilkada yang ada,” ketus Sumarsono.
Hal senada juga diungkapkan Mendagri Kumolo. Menurutnya, Bupati Minut Sompie Singal sudah menyampaikan langsung kepada dirinya, anggaran KPU Minut sudah aman.
“Tapi jika demikian komitmen daerah terhadap anggaran KPU tidak ditepati, berarti Bupati (Sompie Singal,red) berbohong. Saya akan menyurat beliau untuk meminta pertanggungjawaban, juga Kejaksaan dan KPK nantinya akan memeriksa pemotongan anggaran Pilkada ini,” janji Kumolo.
Ia menambahkan, menghadapi pilkada pemerintah daerah jangan main-main. Sebab, Pilkada ini sangat penting demi kesinambungan pemimpin daerah untuk lima tahun kedepan.
Pertemuan dengan Bawaslu Sulut. Usai melakukan pertemuan dengan KPU Sulut, Mendagri bersam Pj. Gubernur Sulut melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut yang dipimpin langsung Ketua Herwin Malonda.
Dalam pertemuan itu, Malonda menjelaskan fungsi pengawasan berjalan sinergis dengan KPU, walaupun ada persoalan Administrasi dari Pasangan Calon Pilkada. Sementara soal anggaran, Malonda menyatakan dana sekitar Rp.47 Miliar lebih, menjadi anggaran operasional pengawasan mereka.
“Tapi ada Kabupaten dan Kota yang mengalami kendala, seperti Kota Bitung dan Kab Boltim yang dianggap belum cukup,” ucapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Mendagri Kumolo berharap Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/kota untuk menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin. Dia katakan, pemerintah terus berupaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik di KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu.
“Tapi yang terpenting gunakanlah dengan sebaik mungkin anggaran yang ada ini,” tegas Kumolo.
Menurut Mendagri lagi, saat ini ada 10 daerah yang akan negosiasi ulang terkait dengan kekurangan anggaran yang ada ini. Sementara soal sengketa Pilkada, Mendagri menegaskan hal itu menjadi Domain Mahkamah Konstitusi. Disisi lain, Mendagri berharap kiranya Pemprov Sulut dapat menyiapkan gedung yang lebih representatif bagi Bawaslu Sulut, supaya kinerja mereka lebih meningkat.
“Bawaslu Sulut bisa memiliki gedung kantor yang representatif agar kinerjanya bisa meningkat. Tapi, kalangan pers juga agar membantu dalam fungsi pengawasan,” ingat Mendagri.
Sementara Gubernur Sumarsono menjawab permasalahan sarana dan prasarana, berjanji akan diupayakan untuk tersedianya gedung yang lebih representatif. (ton)
