Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Harus Pahami Kebutuhan Pembangunan Desa

Reporter : | 26 Okt, 2015 - 7:14 pm WITA

PNPM Mandiri Pedesaan, Desa , SULUT, (manadotoday.co.id) – Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan, diminta supaya memahami dan mengerti kebutuhan pembangunan di Desa, dimana mereka menjadi fasilitator agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sumarsono MDM, ketika memberikan sambutan di acara pelatihan penyegaran fasilitator PNPM Mandiri perdesaan dan pelatihan aparatur pemerintah desa tingkat Provinsi Sulut Tahun 2015, yang digelar di Hotel Arya Duta Manado, Senin (26/10/2015).

“Fasilitator PNPM Mandiri pedesaan, harus benar-benar memahami dan mengerti kebutuhan pembangunan desa,” tegas Sumarsono.

Kata dia, fasilitator dan perangkat desa agar memanfaatkan dana desa secara substantive dengan membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan rakyat, tentunya dengan memperhatikan aturan dengan baik agar tak salah dalam pelaporan dan membahayakan diri sendiri.

“Fasilitator pedesaan agar menjalankan pembangunan dengan paham revolusi mental. Dalam bertugas harus mengedepankan integritas, kerja keras, dan memupuk semangat mapalus,” jelas Sumarsono.

Lanjut Dirjen Otda Kemendagri ini, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Beruntung, Sulut menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Ini adalah kepercayaan pemerintah harus dipegang dan digunakan sebaiknya dalam pembangunan khususnya di desa,” tukas Sumarsono.

Sementara Kepala Badan Pembangunan Masyarakan dan Pemerintah Desa (BPMPD) Sulut Rudy Mokoginta dalam laporannya, mengatakan kegiatan pelatihan ini diikuti 222 orang fasilitator PNPM-Mpd dan 600 orang aparatur pemerintah daerah dari 1514 desa di Sulut.

“Pelatihan ini, peserta akan mendapatkan materi dan pemahaman tentang penggunaan dana desa agar tak disalah gunakan dan penggunaannya tepat sasaran sesuai kebutuhan desa, serta pelaporan pengggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Mokoginta.

Hadir dalam kegiatan itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan Transmigrasi Prof. Dr Achmad Erani Yustika dan Kepala Perwakilan BPKP Sulut. Pada kegiatan itu, acara tersebut dilanjutkan dengan vidioconference antara Gubernur Sulut, Sekprov Sulut Ir. S.R. Mokodongan, dengan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDT dan Transmigrasi Prof Dr Achmad Erani Yustika serta Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment