SULUT, (manadotoday.co.id) – Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sumarsono MDM menyatakan, ada beberapa pejabat yang tersebar di Provinsi Sulut dinilai mulai tak sepaham dalam melaksanakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni revolusi mental.
“Berdasarkan laporan yang diterima, ada beberapa pejabat yang mulai tak sepaham dalam melaksanakan revolusi mental,” ketus Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri tersebut, Jumat (23/10/2015).
Demi menyelaraskan kesamaan visi pemerintahan menurut Sumarsono, pejabat di Sulut wajib netral dan menjunjung tinggi reformasi birokrasi apalagi menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2015 nanti.
“Bupati, Walikota, Sekda, Kepala SKPD, dan para pegawai (di sulut,red), agar menjalankan amanat yang digaungkan Presiden Jokowi, guna menciptakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ingat Sumarsono.
Pada rapat bersama Sumarsono dan perwakilan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulut, dia menyinggung kasus Sekda Bitung Edison Humiang. “Jadi, harus netral dalam menjalankan tugas sebagai birokrat. Wakil Walikota Bitung (M Lomban yang hadir dalam rapat itu), diminta menegur Sekda untuk tidak mengganggu kinerja Pemkot Bitung dengan menghambat birokrasi.
Karena saat ini kota Bitung juga menghadapi tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan Walikota Bitung dilaporkan sakit. Jadi Wakil Walikota berhak menerima pendelegasian pengambilan keputusan,” tukas Sumarsono. (ton)
