SULUT, (manadotoday.co.id) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. Dr. Yahana Susana Yambise PhD, memberikan apresiasi atas keberhasilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam keberhasilan di sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
Hal ini disampaikan Menteri Yambise, pada temu koordinasi P3A Sulut, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kanil MPd di ruang rapat CJ Rantung, kantor gubernur Sulut, Selasa (25/8/2015).
Menurut Menteri, keberhasilan sektor P3A di Sulut, dimulai pada hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu. Pasalnya, Sulut rangking pertama dalam keterwakilan jumlah anggota DPRD perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat Provinsi Sulut yaitu sebanyak 14 orang dari 45 anggota atau sebesar 31,11 persen.
“Untuk indikator gender di Provinsi Sulut Tahun 2013, IPM/HDI berada pada angka 77,36 persen atau berada pada peringkat tiga nasional. Indeks pembangunan gender IPG/GDI 69,72 persen atau berada pada peringkat 7 Nasional. Sedangkan Indeks pembangunan gender IDG/GEM peringkat empat nasional,” jelas Yambise.
Namun disisi lain, Yambise mengingatkan Pemprov Sulut, untuk memperhatikan pedagang cap tikus Sulut, supaya tak lagi menjual minuman keras itu ke Papua. Alasannya dia, cap tikus itulah yang menjadi salah satu penyebab tingginya tindak riminal yang terjadi di tanah Papua. “Bukan itu saja. Perdagangan perempuan (Traffiking) di Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus diperhatikan. Nomor satu perempuan yang dijual ke kawasan Indonesia timur, dari Manado,” ingatnya.
Kata dia, stigma negatif untuk perempuan Manado harus dapat dihilangkan, supaya kedepan akan mengangkat perempuan Manado ke level yang lebih bermartabat. “Apalagi konsep pemerintahan Jokowi, pembangunan di mulai dari KTI,” tandasnya.
Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil MPd mengatakan, partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat provinsi untuk periode 1009-2014 sebesar 24,4% kemudian meningkat menjadi 33,33% pada periode 2014-2019 dan merupakan salah satu provinsi dengan angka tertinggi nasional. Selanjutnya untuk prosentase partisipasi perempuan di Pemprov sebanyak 44 persen (khusus pejabat Eselon II Pemprov Sulut perempuan 11 orang dan laki-laki 41 orang).
Sedangkan perempuan sebagai Kepala Daerah dari 15 Kabupaten/Kota sebanyak 3 Bupati/Walikota perempuan (Minsel, Kepulauan Talaud dan Kotamobagu), sedangkan Wakil Bupati sebanyak dua orang yakni Minut dan Sitaro). “Partisipasi perempuan pada lembaga yudikatif juga cukup signifikan yaitu untuk jaksa perempuan 43 orang (26 persen) dari jumlah jaksa sebanyak 167 orang dan jumlah hakim perempuan adalah 59 orang (68 persen) dari jumlah hakim 78 orang,” terang Kansil.
Sedangkan Kepala BP3A Sulut Ir. Ernie Tumundo MSi mengatakan, Komitmen Pemda yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program di SKPD terkait memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. “Termasuk penerapan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta menyediakan rute yang aman bagi anak-anak sekolah,” pungkasnya. (ton)
