Sulut Dukung FKP2DPN Bangun Daerah Perbatasan

Reporter : | 10 Jul, 2015 - 5:12 pm WITA

Wakil Gubernur, Sulawesi Utara, DR. Djouhari Kansil MPd,Forum Komunikasi Pembangunan, Perbatasan Negara

DR. Djouhari Kansil MPd

SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Djouhari Kansil MPd, menyatakan Pemprov Sulut siap mendukung Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara (FKP2DPN) untuk membangun daerah perbatasan.

“Kita (Sulut,red) siap mendukung FKP2DPN, untuk membangun daerah perbatasan. Melalui kegiatan FKP2DPN diharapkan terciptanya koordinasi antar kepala daerah di wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat yaitu sinkronisasi program-program yang melibatkan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan daerah yang ada di wilayah perbatasan negara,” ujarnya.

Dikatakan Kansil, dalam pertemuan FKP2DPN yang dibuka Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menyatakan tak akan mendengar lagi suara-suara pilu masyarakat di daerah perbatasan.

“Ke depan, kisah-kisah pilu itu tak perlu terjadi lagi kedepan. Karena pada dasarnya wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat potensial dan kita bisa melakukan hal yang terbaik dari yang sebelumnya,” ungkap Kansil mengutip pernyataan Marwan.

Kata dia lagi, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengisi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Salah satunya adalah dengan melakukan transmigrasi.

“Kita diberi mandat untuk melakukan Transmigrasi dengan sekuat tenaga sebagai upaya pemerataan pembangunan, yakni dengan melakukan transmigrasi di wilayah perbatasan,” tandasnya.

Langkah lain menurut Menteri Marwan lagi, adalah dengan melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Penguatan perbatasan salah satu caranya adalah dengan menguatkan level koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan koordinasi akan meningkatkan kesejahteran buat rakyat kita,” ujarnya.

Selanjutnya, menguatkan sarana dan prasarana di perbatasan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik.

“Oleh karena itu dari forum ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa diwujudkan melalui program yang produktif dan monumental,” imbuhnya.

Kansil menambahkan, dalam forum yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah di perbatasan, Menteri Marwan mengingatkan pentingnya rencana kerja yang komperhensif dalam membangun perbatasan.

“Membangun perbatasan harus juga memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Menjadikan Nawacita sebagai pegangan ideologis, bahwa negara harus hadir dimanapun termasuk di daerah perbatasan,” tandasnya.

Diketahui, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan dengan laut, Indonesia berbatasan dnegan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dna Australia. Terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/ kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan.

Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 Kecamatan berbatasan dnegan darat, dan 4 Kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 Desa/ Kelurahan. (ton)

 

Baca Juga :

Leave a comment