JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Djouhari Kansil M.Pd, menjadi salah satu penbicara dalam lokakarya kolaborasi pemerintah dan CSO untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yang digelar di Hotel Arya Duta Jakarta, 29 dan 30 Juni 2015.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan BAPPENAS, Pemerintah Australia (DFAT), Program KOMPAK, dan World Bank, Kansil memaparkan materi pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di Sulut.
“Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di Sulut, awalnya didorong hasil pengendalian dan evaluasi pencapaian program penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGS yang memperlihatkan beberapa indikator yang terkait dengan pelayanan dasar sepertinya sulit dicapai,” terang Kansil.
Dijelaskannya, untuk penurunan angka kematian ibu dan anak merupakan indikator penanggulangan kemiskinan dan indikator MDGS di Sulut, yang menunjukan tendensi sulit dicapai.
“Sulitnya pencapaian target ini, disebabkan banyak hal. Diantaranya, komitmen pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pencapaian prioritas target MDGS relativ berbeda-beda dan kabupaten/kota yang berbeda di wilayah kepulauan relativ sangat sulit dicapai karena faktor geografis dan ketersedian anggaran dalam APBD, serta standar pelayanan minimum yang berbeda-beda antar lembaga dan SKPD di provinsi maupun di kabupaten dan kota,” tandas Kansil.
Ditambahkan dia, mengingat pelayanan dasar merupakan prioritas utama pemerintah provinsi Sulut, dalam RPJMD 2010-2015, pemerintah provinsi sulut berupaya untuk mendorong agar aspek pelayanan dasar dapat ditingkatkan. (ton)
