Pemkot Bitung Jelaskan Lahan KEK ke Tim Ombudsman RI

Reporter : | 18 Jun, 2015 - 9:30 pm WITA

BITUNG, (manadotoday.co.id)-Asisten I Pemkot Bitung Fabian Kaloh SIP MSi Kamis (18/6/2015) menjelaskan kepada Tim Ombudsman RI luas dan kedudukan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurut Kaloh, lahan untuk KEK sekitar 92,96 hektar adalah tanah negara eks HGU nomor 2 /Tanjung Merah dengan gambar situasi No 12/1968 tanggal 26 September 1968 (dahulunya Eks HGU No 1 Tanjung Merah yang telah diperpanjang hak guna usahanya) yang sertifikatnya diterbitkan tanggal 21 Oktober 1980 terdaftar terakhir atas nama PT Ranomut berkedudukan di Manado yang telah berakhir jangka waktu haknya sejak 31 Desember 2001.

“Berdasarkan data tersebut, tanah itu dikuasai oleh negara sesuai ketentuan Pasal 24 UUPA junto Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 status tanah HGU yang telah berakhir jangka waktunya menjadi tanah negara,” terang Kaloh. Dikatakannya, pendekatan persuasif dengan masyarakat yang mendiami lokasi tersebut telah dilakukan agar tak ada gesekan di kemudian hari.

Sementara Ketua Tim Ombudsman RI Dominikus Dalu SH memberikan apresiasi positif kepada Pemkot Bitung yang serius sekali untuk menyukseskan rencana KEK di Bitung.

“Kami harus bersikap netral. Untuk itu kami turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah status dari lahan ini,” pungkasnya. (esa)

 

Baca Juga :

Leave a comment