SKPD Pemprov Sulut Dideadline Selesaikan Temuan BPK Hingga Juni 2015

Reporter : | 18 Mei, 2015 - 10:38 pm WITA

SKPD, Sulawesi Utara,  Badan Pemeriksa Keuangan, Farly Kotambunan SE , djohari kansil

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djouhari Kansil MPd

SULUT, (manadotoday.co.id) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), dideadline supaya menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, hingga Bulan Juni 2015 nanti.

“Saya minta peran masing-masing Kepala SKPD, untuk menindaklanjuti temuan BPK sampai Juni 2015 nanti,” tegas Wakil Gubernur Sulut DR. Djouhari Kansil MPd, ketika memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Realisasi Percepatan Anggaran (TRPA), di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (18/5/2015).

Menurut Kansil, seluruh Kepala SKPD harus terus berkomitmen agar tahun ini ada perubahan opini terhadap hasil pemeriksaan tahun 2014 lalu untuk pengelolaan keuangan dan aset Pemprov Sulut.

Disisi lain, dalam pertemuan yang dulunya diberi nama TEPPA tersebut, Kansil minta SKPD yang ada proyek fisik, mestinya rajin turun lapangan untuk monitoring terkait realisasi penyelesaian fisik.

“Karena sudah ada yang 100 selesai, namun Satker yang bersangkutan tak tahu. Ini lantaran malas turun lapangan,” tegasnya.

Ditambahkan dia, Kepala SKPD rutin tiap minggu melaporkan realisasi fisik proyek-proyek yang ada kepada Gubernur. Laporan tersebut tidak hanya APBD tapi juga APBN.

Sementara Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menyebutkan, dari Rapim TEPRA per-30 April 2015 bahwa hasil kinerja APBD Provinsi dari Pagu anggaran sebesar Rp.2.641.789.104.310, realisasi keuangan hanya mencapai Rp.525.980..210.668,12 (19,91 persen), begitu pula dangan realisasi fisik hanya 21.65 persen.

“Untuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE,red), masih terdapat 25 SKPD yang masih bermasalah dalam penginputan/pengisian kegiatan RUP. Untuk unit pelayanan pengadaan (ULP) PA/KPA melalui pejabat pengadaan segera melaksanakan proses pengadaan kendaraan dinas melalui E-Purchasing (E-Katalog) untuk jenis kendaraan dan daftar harga,” jelas Kotambunan.

Ia menambahkan, rekapitulasi paket lelang status April 2015 jumlah paket selesai lelang/sementara lelang 239 paket, rinciannya paket selesai lelang = 222 paket (1 paket APBN), sementara proses lelang 17 paket (1 paket APBN). Sedangkan jumlah paket yang belum proses lelang 36 paket, sedangkan nilai paket yang telah dikontrak Rp.498.496.278; berdasarkan efisiensi nominal Rp 17.409.637.636,50 serta prosentasenya 4,717 persen. (ton)

 

Baca Juga :

Leave a comment