SULUT, (manadotoday.co.id) – Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Farid Moeloek, membuka pelaksanaan rapat kerja kesehatan daerah tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2015, yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, di Grand Kawanua International Convention (GKIC) Manado, Selasa (28/4/2015).
Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga memberikan materi tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Rakyat Sulawesi Utara yang lebih sehat.
Menurut dia, penyakit adalah kerugian bagi manusia secara individu maupun Negara. Beban penyakit dan gizi tak hanya membawa konsekuensi pada aspek kesehatan fisik, namun membawa kerugian secara ekonomi.
“Masalah kesehatan dan gizi akan menurunkan tingkat produktivitas manusia sehingga pendapatan akan menurun, ditambah dengan keperluan pengobatan yang menuntut pengeluaran biaya,” ujar Menkes.
Lanjutnya, untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, Pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Sehat yang terdiri dari 3 komponen yaitu, Mewujudkan paradigma sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Kata Menkes, belum lama juga Pemerintah Pusat meluncurkan Program Nusantara Sehat yang mengirimkan 960 tenaga kesehatan ke 120 Puskesmas di wilayah terpencil, terutama daerah perbatasan dan kepulauan.
“Di wilayah Sulut terdapat 4 Kabupaten yang memperoleh intervensi ini, yaitu Kepulauan Sangihe di Puskesmas Marore dan Kendahe, Kepulauan Talaud di Puskesmas Dapalan, Gemeh, Karatung, dan Miangas, di Minahasa Utara pada Puskesmas Wori, serta di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Puskesmas Ondong dan Makalehi. Untuk menjalankan program kesehatan, telah tersedia total alokasi anggaran Dekonsentrasi, TP, dan DAK sebesar Rp. 261.696.658.000. Saya berharap dana yang dialokasikan tersebut untuk dikelola dengan baik, efisien, dan efektif,” terang Menkes.
Sementara Asisten III bidang Adminsitrasi Umum Setdaprov Sulut Ch. Talumepa SH MSi mewakili Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang dan sambutannya, mengatakan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dimana pemerintah harus memastikan tiap rakyatnya untuk memperoleh jaminan kesehatan selayak mungkin. Kesehatan adalah modal dasar bagi manusia dan sebuah negara untuk mencapai tujuan pembangunan pada berbagai bidang.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada sektor kesehatan terutama dalam mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang optimal,” tandas Talumepa.
Dia berharap, melalui rapat kerja yang dilaksanakan untuk dimanfaatkan sebagai wahana berbagi ide, gagasan, dan informasi serta saling memotivasi dalam melaksanakan tanggung jawab kedepan sebagai bentuk sumbangsih mendorong optimalisasi terwujudnya akses dan mutu kesehatan.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Dirjen Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI dr Anung Sugihantono MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dr L Grace Punuh MKes, Jajaran Forkopimda Sulut, serta seluruh peserta rapat dari Kabupaten/Kota se Sulut. (ton)
