BP3A Sulut Gelar Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

SULUT, (manadotoday.co.id) – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) menggelar workshop tentang Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan, yang dilaksanakan di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (16/3/2015).

Kegiatan tersebut dibuka Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Drs. John H. Palandung, M.Si.

Dalam sambutannya, Palandung mengatakan pada awalnya paradigma pembangunan gender lebih menekankan pada bagaimana perempuan berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang lebih dikenal dengan Perempuan Dalam Pembangunan. Namun, perkembangannya peranan perempuan tak hanya sekedar pelaku pembangunan tetapi perempuan menjadi perhatian dan pertimbangan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dikenal dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Sebab dalam pelaksanaannya, banyak dirasakan berjalan lamban karena para pengambil keputusan, pemegang kebijakan dan perencana, serta para pemangku kepentingan, banyak yang belum memahami tentang PUG. Bahkan istilah gender masih sering diartikan sebagai perempuan, sehingga mengakibatkan terjadi kontra produktif karena pengambil kebijakan didominasi kaum laki-laki,” tandas Palandung.

Kata dia lagi, untuk Provinsi Sulut sendiri, menjadi daerah dengan capaian pembangunan dan pemberdayaan gender di atas capaian tingkat nasional. Namun, ini belum diikuti sejumlah daerah lain di Sulut yang masih terjadi ketimpangan yang perlu dikoreksi agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender.

Dijelaskan Palandung, sampai dengan Tahun 2013 lalu, partisipasi anggota DPRD Provinsi Sulut perempuan sebesar 28,9 persen, dan DPRD kabupaten/kota sebesar 23,1 persen. Hal ini mempengaruhi kebijakan pembangunan yang responsif gender. Demikian juga dalam pengambilan keputusan pada posisi eselon II di Provinsi Sulut, menempatkan perempuan hanya 17,64 persen.

“Oleh karena itu, workshop ini dinilai penting dan strategis, dalam rangka mendorong eksistensi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, saya berharap kegiatan ini akan lahir komitmen bersama dalam upaya pencapaian salah satu target MDGs yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,” ucap Palandung. (ton)

Add Comment