BITUNG, (manadotoday.co.id) – Kunjungan Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri, di Kota Bitung, dimanfaatkan Walikota Hanny Sondakh, menyampaikan berbagai keluhan terkait ketenagakerjaan yang dirumahkan perusahaan akibat kebijakan Moratorium larangan transhipment Kementerian Kelautan.
“Kebijakan Kementerian Kelautan ini, membuat hasil tangkapan ikan kapal perusahaan berkurang sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja,” kata Sondakh, saat bertatap muka dengan Menteri Tenaga Kerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Jumat kemarin.
Dipaparkan Sondakh, bahwa tenaga kerja yang ada di kota Bitung, bukan hanya warga Kota Bitung, namun juga ada yang berasal dari pulau Jawa, Sumatera dan daerah lainnya yang ada di Indonesia.
“Karena itu kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat, soal aturan moratorium larangan Transhipment Kementerian Kelautan, sehingga para pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang Perikanan tangkap tidak akan kehilangan pekerjaan,” katanya.
Menanggapi hal ini, Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementrian Perikanan dan Kelautan serta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kota Bitung dalam rapat Kabinet nantinya.
“Saya juga berharap adanya kebijakan pemerintah terkait kebijakan moratorium kementerian Perikanan dan Kelautan, dan solusi guna menekan tingginya angka pengangguran di kota Bitung, akibat dampak dari kebijakan Moratorium larangan transhpment, “ pungkasnya.
Diketahui hadir dalam tatap muka dengan menteri tenaga kerja, Wakil Walikota Bitung Max Lomban, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi, sejumlah pejabat Pemnkot Bitung, perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI SBSI), para Nelayan kota Bitung, Pengusaha Perikanan dan Organisasi Masyarakat lainnya. (lou)
