Prabowo: Dana APBN 2015 Untuk Sulut Harus Dimanfaatkan Untuk Kesejahteraan Rakyat

SULUT, (manadotoday.co.id) – Delapan personil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (23/2/2015). Komisi yang membidangi sektor kelautan, perikanan, perkebunan dan bulog ini, melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulut dibawa pimpinan Gubernur DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), di VVIP Bandara Sam Ratulangi Manado.

Dalam pertemuan tersebut, tim dibawa pimpinan Eddy Prabowo MM MBA, menyatakan kunjungan ke Sulut ini, untuk saling memberi masukan dengan Pemprov Sulut, terkait pembangunan infrastruktur, sebab Sulut menjadi salah satu daerah yang sangat strategis dan daerah kepulauan dan perbatasan.

“Salah satu hal yang harus diingatkan, terkait setelah disahkannya APBN 2015. Kami berharap supaya dana APBN murni yang masuk ke Sulut, digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Kami siap membantu membangun daerah ini,” jelas Prabowo.

Lanjutnya, kunjungan komisi IV di Sulut, akan berlangsung selama beberapa hari kedepan, dan akan menyerap aspirasi rakyat di Bitung, Tomohon, Tandano, dan di Bunaken. Selain itu, tim akan menyerap aspirasi rakyat Sulut yang bergantung dari sektor perikanan dan kelauatan. Gubernur Sarundajang ketika menyampaikan sambutan, memberikan gambaran umum terkait berbagai potensi kekayaan alam yang di Sulut. Dimana luas daratan hanya 2 persen sedangkan 80 persen merupakan wilayah lautan termasuk potensi sektor pertanian seperti produksi pala dan cengkeh.

Untuk sektor perikanan jelas SHS, di wilayah Sulut masih sering terjadi pencurian ikan karena letak posisi perairan sulut yang begitu strategis sehingga agak sulit bagi pemerintah dan pihak keamanan mengamankan wilayah perairan Sulut.

“Terutama masalah perikanan yang ada di daerah kepulauan, dimana penyebabnya masalah bahan bakar minyak (BBM). Dari tiga daerah kabupaten kepulauan, hanya satu kabupaten yang memiliki SPBU yaitu Sangihe, sedangkan Talaud dan Sitaro belum memilikinya. Padahal, kami sudah berupaya minta perhatian pertamina untuk dapat menyiapkan SPBU di dua kabupaten ini, namun hingga sekarang belum ada jawaban pasti,” terang SHS.

Disisi lain, SHS mengatakan Sulut pelabuhan alam yang begitu indah yaitu pelabuhan Bitung yang kini telah masuk RPJM nasional, dan kini China minta agar mereka yang bangun kawasan khusus ekonomi (KEK) Bitung. Sedangkan untuk Bandara Sam Ratulangi, telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk penambahan Run Way sepanjang 300 M sehingga nantinya panjang Run Way bandara Sam Ratulangi menjadi 3 Ribu meter.

“Kami berharap hal ini menjadi perhatian Komisi IV DPR RI, supaya bisa memperjuangkan dana untuk Sulut kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. (ton)