Nyaris Setengah Jumlah SKPD Pemprov Sulut Dinilai Tak Tunjang Program TP. PKK Sulut

Reporter : | 18 Feb, 2015 - 10:58 pm WITA

“Sejak Tahun 2014 Hanya 24 dari 57 SKPD Yang Masukan MoU dengan TP. PKK Sulut”

Provinsi Sulut

Rapat antara SKPD Pemprov Sulut dan TP. PKK Provinsi Sulut.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Ini patut menjadi perhatian dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil MPd, jelang berakhirnya jabatan menakhodai daerah Bumi Nyiur Melambai. Pasalnya, diduga banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai mulai “pandang enteng” terhadap kepemimpinan mereka saat ini.

Salah satu bukti, nyaris setengah dari jumlah SKPD Pemprov Sulut duduga tak menunjang program Tim Penggerak (TP) PKK Sulut, yang tak lain dipimpin istri Gubernur Sarundajang Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun dan didampingi Wakilnya yakni istri Wagub Kansil Ny. Mieke Kansil Tatengkeng.

Pada rapat koordinasi pembahasan dan eveluasi Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2014 antara SKPD Pemprov Sulut dengan TP. PKK Sulut, dan pembahasan rencana program MoU Tahun 2015, di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (18/2/2015), terungkap nyaris setengah jumlah SKPD Pemprov Sulut, tak kunjung memasukan MoU dengan TP. PKK Sulut.

“Dari jumlah 57 SKPD di Pemprov Sulut, sebanyak 24 SKPD belum memasukan MoU dengan TP. PKK Sulut sejak tahun 2014 lalu,” ungkap Ketua TP. PKK Sulut Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun.

Ditambahkan First Lady Sulut itu, sangat diharapkan kepada SKPD Sulut supaya bisa melakukan action di Tahun 2015 ini, terlebih dalam menyambut dan pelaksanaan iven nasional Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 43 Tingkat Nasional yang dipusatkan di Sulut, tepatnya di Kabupaten Minut Akhir Mei 2015 nanti.

Sementara Gubernur Sarundajang selaku Pembina TP. PKK Sulut, mengingatkan seluruh SKPD Pemprov Sulut harus memberikan perhatian terkait program kegiatan TP. PKK Sulut.

“Apalagi TP PKK Sulut telah banyak memberi kontibusi nyata bagi keberhasil pembangunan daerah,” tegas SHS sapaan familiar Sarundajang.

Disisi lain, SKPD diingatkan terkait tiga hal menunjang program PKK Sulut, yakni bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang kesehatan.

“Bidang pendidikan diharapkan ada peningkatan Human Development Index (HDI) dari yang ada sekarang. Peningkatan ekonomi dengan mencegah terjadinya inflasi pada bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta bidang kesehatan melakukan pemberantasan terhadap penyakit menular maupun penyakit tak menular, termasuk kontribusi melihat pentingnya kemananan makanan,” jelas SHS.

Ditambahkannya, terkait pendidikan termasuk didalamnya pariwisata, diminta supaya dapat menata restoran-restoran yang ada di lokasi objek wisata terkait dengan cara penyajian menu makanan secara higienis.

“Ingatkan juga soal sopan santun dan kerapihan seorang pelayan di seluruh restoran da rumah makan,” tandas SHS.

Diketahui, hadir pada rapat itu Wakil Ketua TP PKK Sulut Ny. Mieke Kansil Tatengkeng, pengurus TP. PKK Sulut, dan para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment